SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Pemerintah pusat dan daerah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peluncuran Program Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, didampingi oleh Wakil Menteri Ir. Ahmad Riza Patria, M.B.A. Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, M.Si di Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu pada Kamis (22/5/2025).
Acara ini dihadiri lebih dari lima ribu kepala desa, lurah, camat, dan para pemangku kepentingan desa dari seluruh Sulawesi Tengah. Kehadiran tokoh-tokoh penting dari lintas kementerian dan lembaga pemerintah pusat menandai pentingnya acara ini sebagai momentum besar bagi gerakan pemberdayaan desa secara nasional.
Dalam sambutannya, Menteri Yandri menekankan bahwa koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam membangun kemandirian desa.
Ia menyatakan bahwa program ini adalah amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia, yang menginginkan agar uang negara mengalir ke desa-desa dan dikelola oleh warga desa sendiri, bukan hanya oleh segelintir pihak.
Koperasi Merah Putih tidak boleh dipahami sebagai program bantuan biasa, melainkan sebagai gerakan besar yang menumbuhkan kekuatan ekonomi rakyat dari akar rumput.
Menteri Yandri juga mendorong agar pembentukan koperasi dapat dirampungkan pada akhir bulan ini, dengan proses legalisasi melalui akta notaris. Ia mengingatkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk pembiayaan akta notaris sebesar Rp 2,5 juta, sesuai ketentuan maksimal tiga persen dari anggaran, selama tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Setelah notarisasi, koperasi harus segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh legalitas hukum yang sah.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan semangat dan visinya dalam menjadikan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat di wilayahnya.
Ia mengangkat masalah nelayan lokal yang kalah bersaing dengan nelayan luar, serta menegaskan perlunya keberanian mengambil langkah nyata untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada masyarakat.
Anwar menekankan pentingnya membangun pemerintahan desa yang berlandaskan nilai-nilai religius, gotong royong, serta tata kelola yang bersih dan berpihak kepada rakyat. Ia mengajak seluruh kepala desa untuk bersatu dan bergerak bersama membangun Sulawesi Tengah Baru yang lebih kuat dan sejahtera.
Dalam kesempatan tersebut, program makan bergizi gratis juga menjadi fokus perhatian. Program ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan anak-anak di desa sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional memberantas kemiskinan dan stunting.
Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Keuangan, telah berkolaborasi untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat desa.
Gema semangat dari kegiatan ini membawa harapan baru bahwa desa akan menjadi pusat pergerakan ekonomi nasional. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh bagi kedaulatan ekonomi rakyat.
Pemerintah menargetkan seluruh proses pembentukan dan legalisasi koperasi selesai pada akhir Juni 2025, sehingga pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025, koperasi-koperasi desa ini sudah dapat mulai beroperasi.
Presiden Republik Indonesia direncanakan akan meresmikan peluncuran koperasi Merah Putih secara nasional pada 28 Oktober 2025 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Melalui gerakan koperasi ini, pemerintah berharap agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa. Dengan lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia dan mayoritas penduduk tinggal di desa, pemberdayaan ekonomi desa adalah keniscayaan.
Menteri Yandri mengajak seluruh kepala desa untuk tetap semangat dan yakin bahwa peran mereka strategis, bahkan bisa melampaui ekspektasi. Ia menegaskan.
“Jangan pernah kecilkan peran kepala desa, karena dari desa, lahir pemimpin bangsa. Gubernur pun bisa berasal dari desa,” ujarnya.
Kegiatan ini membuktikan bahwa kekuatan bangsa berawal dari kekuatan desa. Dengan keberanian untuk bergerak dan komitmen untuk memberdayakan, desa bukan lagi pelengkap pembangunan nasional, melainkan menjadi poros utama masa depan Indonesia. ***
Source : Tim Media AH /Foto : PPID Pemprov. Sulteng
