Karena masih banyak tahapan yang harus di tempuh, hal ini pun di tanggapi saudara gustari selaku tokoh masyarakat bangka saat di hubungi awak media ( kamis 31 juli 2025) dalam keterangannya mengatakan konflik ijazah paket c sebagai syarat calon bupati bangka ini harus di respon cepat oleh Bawaslu RI,Paud dikdasmen dan mabes Polri.
Karena kejadiannya lintas propinsi yaitu Bengkulu dan Babel .
"Saya kira bila pihak pusat turun tangan kemungkinan besar dapat diselesaikan dengan waktu agak singkat dengan alasan dapat menemukan dan menetapkan apakah telah terjadi tindakan pidana atau tidak dalam proses penerbitan ijazah paket c tersebut ,atau sesuai prosedur nah apa bila ditemukan tindakan pidananya maka kasus ini dapat diambil alih oleh pihak mabes Polri dan Bawaslu RI.
Sementara apa bila tidak ditemukan tindakan pidananya maka Bawaslu RI dan mabes Polri dapat memberikan rekom kepada DKPP RI agar calon bupati dan wakil Bangka yang digugurkan dapat di ikut sertakan kembali ,dengan penetapan nomor berurutan disertai lampiran sanksi sanksi yang di berikan kepada pihak KPU Bangka sebagai payung hukum penetapan sebagai calon bupati dan wakil bupati bangka karena tidak mungkin pendaftaran dan pengundian nomor di ulang kembali karena tahapan itu sudah lewat "jelasnya.
Harapan saya permasalahan ini cepet dapat di selesaikan agar memiliki kepastian hukum dan mengingat proses tahapan pilkada ulang terus berjalan dan pemungutan suara sudah dekat jangan sampai ada gerakan pendukung calon yang tidak terima putusan yang diambil pihak bawaslu sehingga menggangu proses tahapan pemilu ulang dan perlu di ingat sengketa pemilu ini proses penyelesaiannya tidak mudah "tutup Gustari.
Sementara itu beberapa warga Sungailiat Bangka saat diminta pendapatnya terkait hal ini malah berpendapat pesimis terkait kinerja partai politik pendukung paslon Rato-Ramadian yang dianggap tidak cermat dan detail dalam melakukan verifikasi paslon jagoannya untuk maju dalam pilkada ulang Bupati Bangka 2025-2030 .
Namun semua itu merupakan alur dan proses demokrasi yang haknya untuk memperjuangkan paslon mereka.
Namun jangan sampai proses pilkada Bangka yang lalu dimenangkan kotak kosong, malah menjadi molor dari jadwal yang ditentukan.
Kita butuh perbaikan dengan seksama ditengah badai ekonomi dan defisit anggaran kabupaten Bangka yang saat ini perlu ditangani pemimpin daerah yang punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni 5 tahun kedepan." ujar mereka.
(@nsory)
.jpg)