Sambar.id, Pangandaran – 24 Juli 2025 Ribuan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pangandaran menggelar aksi damai di depan Pendopo Kantor Bupati, Kecamatan Parigi, Kamis (24/7). Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terkait penerbitan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) yang menjadi dasar legalitas dalam aktivitas benih bening lobster (BBL).
Massa yang tergabung dalam Gerakan Nelayan BBL merasa dipersulit dalam memperoleh SKAB dari pemerintah daerah. Kekecewaan semakin memuncak ketika mereka tidak berhasil bertemu langsung dengan Bupati Pangandaran, Hj. Citra Fitriyama, S.H., yang pada saat bersamaan sedang melaksanakan kegiatan pembagian sembako untuk warga kurang mampu di Kecamatan Padaherang.
Situasi yang awalnya berlangsung damai berubah memanas. Kekecewaan massa berujung pada aksi anarkis, termasuk perusakan pintu gerbang pendopo dan kendaraan dinas milik pemadam kebakaran. Bahkan, satu unit kapal dibakar tepat di depan pendopo sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap nasib nelayan.
"Kami hanya menuntut kejelasan dan keadilan. SKAB bukan untuk kami perdagangkan ilegal, tapi untuk kelangsungan hidup keluarga nelayan," ujar salah satu orator aksi dalam orasinya.
Kericuhan berhasil diredam setelah Kapolres Pangandaran, AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.I.K., M.H., datang ke lokasi dan memfasilitasi dialog terbuka dengan perwakilan massa. Dalam mediasi tersebut, Kapolres menyatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan nelayan kepada Bupati secara resmi.
"Kami berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi kepada Ibu Bupati. Kami minta masyarakat tetap tenang dan percaya proses ini akan dikawal," tegas Kapolres Pangandaran kepada para peserta aksi.
Setelah dialog berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB, situasi mulai kondusif. Massa yang sempat memenuhi halaman pendopo secara perlahan membubarkan diri secara tertib. Para peserta aksi berharap agar hasil mediasi dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten, khususnya terkait kejelasan penerbitan SKAB.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa para nelayan membutuhkan kepastian hukum dan perhatian serius dari pemerintah, bukan hanya janji atau bantuan sementara. Mereka berharap suara mereka benar-benar didengar.
.jpg)