GAM Ultimatum: Copot Kapolri, Demokrasi Jangan Dibungkam!


Sambar.id, Makassar, 30 Agustus 2025 – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) kembali menggelar aksi di pertigaan Jalan Boulevard–Pettarani, Makassar. Aksi ini menjadi momentum penandatanganan petisi pencopotan Kapolri, sebagai penegasan sikap politik mahasiswa terhadap tragedi kemanusiaan yang merenggut nyawa driver ojol, Affan Kurniawan, pada 28 Agustus 2025.


Dalam aksinya, GAM mengusung tiga tuntutan pokok:


1. Copot Kapolri.

2. Tangkap dan adili seluruh oknum aparat yang terlibat dalam kasus tewasnya Affan Kurniawan.

3. Hentikan segala bentuk represifitas terhadap ruang demokrasi rakyat.


Fajar Wasis, selaku Jenderal Lapangan GAM, menyebut tragedi Affan Kurniawan sebagai potret nyata gagalnya kepolisian menjaga amanah konstitusi.


“Aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru berubah menjadi ancaman. Tewasnya Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob bukan sekadar kecelakaan, tetapi bukti bahwa polisi telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung rakyat,” tegas Fajar.


Menurutnya, reformasi total kepolisian adalah harga mati. Pemerintah tidak boleh lagi membiarkan tragedi serupa berulang, Kapolri harus dicopot, dan aparat pelaku harus diadili.


Di tempat yang sama, Panglima Besar GAM, Banggulung, menyoroti tindakan represif polisi yang menahan ratusan massa aksi.

“Ini wajah asli institusi kepolisian yang lebih mengedepankan kekerasan ketimbang melindungi rakyat. Fakta ini adalah alarm keras: demokrasi di Indonesia sedang di ujung tanduk,” ujarnya.


Banggulung juga mengaitkan tragedi itu dengan pembakaran gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulsel semalam.


“Itu adalah bentuk keresahan rakyat, kritik keras terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo yang lebih mementingkan elit ketimbang kedaulatan rakyat. Rakyat sudah muak ditindas dan dirampok atas nama perwakilan,” sambungnya.


Ia menegaskan bahwa gelombang aksi tidak akan berhenti.


“Senin nanti akan menjadi puncak perlawanan. Masyarakat bersama mahasiswa akan turun, memastikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat – bukan bajingan yang mengatasnamakan wakil rakyat,” tutupnya.

Lebih baru Lebih lama