SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Ketua TP PKK Sri Nirwanti Bahasoan mendampingi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam kunjungan kerja di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (25/9/2025).
Sejumlah bupati dan wakil wali kota juga hadir dalam agenda yang membahas implementasi dan dampak ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa MBG merupakan amanat besar Presiden untuk membangun generasi sehat, cerdas, sekaligus meringankan beban orang tua.
“Program ini bukan sekadar memastikan anak-anak tumbuh dengan gizi baik, tapi juga mengurangi beban keluarga setiap hari. Bahkan lebih jauh, ini adalah cara Presiden mengundang berkah bagi negeri, karena memberi makan orang adalah amalan utama yang selalu diajarkan Rasulullah,” ujar Anwar.
Ia menekankan bahwa Pemprov Sulteng bersama seluruh kepala daerah siap mengawal program ini secara serius, termasuk melalui pembentukan satgas pengawasan hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Kita tidak boleh lagi berpikir kalau tidak ada dianggaran maka bukan tugas kita. Semua program pusat yang masuk ke daerah adalah untuk menyejahterakan rakyat kita. Maka wajib kita urus bersama, jangan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa MBG dirancang sebagai strategi besar Presiden untuk mencetak generasi emas 2045. Ia menuturkan, program ini tidak hanya menyasar anak sekolah, balita, dan ibu hamil, tetapi juga membangun ekosistem pangan lokal dengan memberdayakan petani, peternak, nelayan, hingga koperasi desa.
“Satu NCPG (Nusantara Center Pangan Gizi) bisa memberi makan ribuan anak per hari, tapi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah-mulai dari kebutuhan beras, telur, hingga buah-buahan yang semuanya diserap dari petani dan pemasok lokal,” jelasnya.
Menanggapi insiden teknis di Banggai, Kepala BGN menegaskan hal itu murni persoalan pergantian pemasok dan saat ini sedang diperbaiki. “Operasional dihentikan sementara untuk memastikan kualitas kembali sesuai standar. Yang terpenting, dengan sinergi pemerintah daerah, kejadian seperti ini bisa dicegah sejak awal,” katanya.
Gubernur Anwar Hafid menutup pertemuan dengan instruksi kepada seluruh kepala daerah agar menggerakkan jajarannya mengawasi MBG secara aktif.
“Kalau sampai ada keracunan, kita semua yang malu. Maka dari itu, mulai dari Bupati, Wali Kota, Camat, hingga kepala desa harus merasa memiliki program ini. Karena memberi makan rakyat adalah tugas mulia sekaligus tanggung jawab kita bersama,” tegasnya. ***
.jpg)