Rapat ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan langkah strategis menghadapi pembentukan Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Listyo menegaskan, tim akselerasi dibentuk untuk menjembatani masukan dari berbagai pihak—baik internal maupun eksternal—guna memastikan reformasi bukan lagi jargon kosong.
“Tim ini kami bentuk untuk membantu Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden RI, serta menjadi jembatan komunikasi antara Tim tersebut dengan Polri,” tegas Kapolri.
Amanat Tegas Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menekankan perlunya reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
“Polri harus kembali ke jati dirinya sebagai pengayom rakyat. Tidak boleh ada lagi praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, apalagi kekerasan yang melukai hati masyarakat. Saya ingin Polri yang profesional, berintegritas, dan benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat,” tegas Presiden.
Ia juga menekankan bahwa reformasi Polri harus berjalan seiring dengan komitmen pemberantasan korupsi serta kesetiaan pada nilai-nilai Pancasila.
“Tidak ada ruang bagi aparat yang bermain-main dengan korupsi. Polri harus menjadi contoh penegakan hukum yang bersih. Dan jangan pernah lupa, Pancasila adalah pedoman kita, nilai luhur yang harus dijaga dalam setiap langkah,” ujar Prabowo.
Menggandeng Pakar Lintas Bidang
Rapat menghadirkan sederet tokoh dari kalangan purnawirawan Polri, akademisi, pakar hukum dan HAM, hingga budayawan. Nama-nama besar hadir, antara lain Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi Djunisanyoto, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, Sugeng Teguh Santoso, Prof. Hermawan Sulistyo, hingga budayawan Ary Ginanjar Agustian.
Namun sorotan khusus tertuju pada kehadiran Poengky Indarti, S.H., LL.M. – tokoh hukum dan HAM nasional yang juga Dewan Penasehat Media Sambar.id.
Poengky Indarti dan Harapan Reformasi HAM di Tubuh Polri
Keterlibatan Poengky menjadi penanda serius bahwa agenda reformasi Polri diarahkan agar lebih humanis, akuntabel, dan berbasis penghormatan HAM.
Pimpinan Redaksi Sambar.id, Kamsiruddin, S.H., M.H., menyampaikan apresiasinya.
“Kami menyambut baik kehadiran Ibu Poengky Indarti dalam rapat ini. Ini sinyal kuat bahwa reformasi Polri tidak hanya sebatas wacana, tetapi juga melibatkan tokoh yang memiliki integritas tinggi di bidang hukum dan HAM,” tegasnya.
Menurutnya, Poengky diharapkan mampu memberikan perspektif kritis dan konstruktif, sekaligus memperkuat komunikasi Polri dengan publik dan media.
“Keterlibatan Dewan Penasehat kami dalam agenda nasional ini menegaskan bahwa suara masyarakat, termasuk media independen, ikut menjadi bagian dari perjalanan reformasi Polri,” pungkasnya.
Titik Kritis Reformasi
Di bawah sorotan publik, Polri kini diuji untuk menjawab krisis kepercayaan. Presiden sudah memberi arah, masyarakat menuntut bukti, dan tim akselerasi menjadi garda depan.
Kehadiran pakar lintas sektor—termasuk figur seperti Poengky Indarti—menjadi penanda bahwa reformasi Polri berada di titik kritis.
Apakah Polri mampu menjawab amanat Presiden dan harapan rakyat, atau justru kembali terjebak dalam formalitas birokrasi, akan ditentukan oleh langkah nyata tim ini dalam waktu dekat. (*)