Dalam memberantas tindak pidana korupsi. Fokus utama adalah memastikan pengelolaan dana masyarakat, terutama dalam proyek-proyek pembangunan.
"Kami di sini bukan ahli teknik sipil, tetapi ahli dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kami memastikan tidak ada korupsi atau potensi korupsi dalam setiap proyek," ujar perwakilan KPK wilayah Jambi-Bengkulu Surya wiharsa.
KPK menekankan bahwa kualitas proyek yang baik akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengurangan spesifikasi proyek akan mengurangi manfaat yang diterima, terutama proyek-proyek yang diperuntukkan bagi acara-acara provinsi yang akan dihadiri oleh 11 kabupaten/kota.
KPK memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas pelaksanaan proyek yang dinilai lebih baik dibandingkan daerah lain. "Secara umum, proyek yang dilaksanakan di sini jauh lebih baik dibandingkan kabupaten lain. Di kabupaten lain, banyak pekerjaan yang hingga hampir akhir tahun masih mencapai 30 persen, sementara di Tanjab Barat relatif semua sudah dilaksanakan sejak awal tahun," kata anggota tim KPK.
KPK juga menyoroti inisiatif Pemkab Tanjung Jabung Barat yang memulai proyek sejak awal tahun, menghindari potensi mark-up dan pengerjaan terburu-buru di akhir tahun. Proyek-proyek APBD dilaksanakan sesuai dengan yang diminta masyarakat dan tertuang dalam APBD.
Meskipun belum menemukan proyek yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, KPK akan terus melakukan evaluasi setelah kembali ke Jakarta. KPK berharap, keberhasilan Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan proyek dengan baik dapat menjadi legacy dan membuka peluang bagi proyek-proyek yang diajukan di masa depan untuk disetujui oleh pemerintah pusat.
"Semoga tahun depan tidak ada lagi proyek seperti ini, tetapi setidaknya ini menjadi bukti bahwa kita bisa melaksanakan proyek dengan baik. Jika pemerintah pusat melihat keberhasilan ini, insya Allah proyek-proyek yang diajukan akan dipenuhi," tutup perwakilan KPK Surya wiharsa. (Tim/apriandj)
.jpg)
