SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Praktik demokrasi di UIN Datokarama Palu menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan dominasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam struktur kepemimpinan mahasiswa.
Dalam podcast Datokarama TV, mahasiswa menyoroti aturan yang menyempitkan ruang partisipasi, terutama bagi mereka yang berlatar belakang Organisasi Kemahasiswaan (OKM).
Aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) universitas mensyaratkan calon pemimpin kampus harus berasal dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), serta tidak boleh direkomendasikan oleh lebih dari satu UKM.
Hal ini dinilai bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang mencakup UKM, OKM, dan Unit Kegiatan Khusus (UKK).
Dugaan dominasi LDK semakin kuat setelah tiga tahun terakhir pasangan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa berasal dari UKM LDK. Mahasiswa pun menuding adanya upaya melanggengkan kekuasaan melalui pola politik yang tidak sehat.
Suharto, dosen Komunikasi Politik, mengkritik bahwa UKM seharusnya menjadi wadah pengembangan minat dan bakat, bukan politik. "UKM salah kamar dalam suksesi kepemimpinan mahasiswa," tegasnya.
Kekecewaan mahasiswa berdampak pada menurunnya partisipasi dalam Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemiluma) kampus. Bahkan, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (HMPS-PAI) menarik diri dari proses demokrasi.***
