Amankan Aset Daerah, Gubernur Sulteng Terima Sertifikat Tanah dari Kanwil BPN

 

GUBERNUR SULTENG, DR.H, ANWAR HAFID, secara resmi menerima sertifikat tanah aset Pemprov Sulteng dari Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng, Muhammad Naim/F-Tim Media Berani.


SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, secara resmi menerima sertifikat tanah aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng, Muhammad Naim, di Palu, Jumat (9/1/2026). 


Penyerahan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam melakukan pengamanan dan penertiban aset daerah.


Gubernur Anwar Hafid memberikan apresiasi tinggi kepada Kanwil BPN Sulteng atas sinergi dalam mempercepat proses sertifikasi. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah milik pemda adalah harga mati untuk menghindari konflik di masa depan.


“Alhamdulillah, hari ini kami menerima sertifikat tanah aset Pemda. Kerja sama ini akan terus berlanjut hingga seluruh aset milik pemerintah di Sulawesi Tengah memiliki kepastian hukum,” ujar Anwar Hafid.


Persempit Ruang Gerak Mafia Tanah


Gubernur menegaskan bahwa legalitas aset yang kuat merupakan strategi utama untuk mencegah praktik penyerobotan lahan oleh oknum tidak bertanggung jawab.


"Kalau legalitas aset kita kuat, maka ruang bagi mafia tanah akan semakin sempit. Sebaliknya, jika administrasi kita lemah, di situlah masalah muncul. Aset negara harus kita amankan," tegas Gubernur.


Percepatan di Berbagai Wilayah


Senada dengan Gubernur, Kepala Kanwil BPN Sulteng, Muhammad Naim, menjelaskan bahwa sertifikasi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola aset yang transparan dan akuntabel. 


Saat ini, puluhan bidang tanah aset Pemprov telah rampung disertifikasi, dengan fokus percepatan saat ini berada di wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso.


Selain penyerahan sertifikat, Kanwil BPN juga memaparkan pengembangan sistem pertanahan digital yang terintegrasi dengan data tata ruang. Sistem ini diharapkan menjadi rujukan akurat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait perencanaan investasi.


Menutup pertemuan tersebut, Gubernur mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk proaktif melengkapi data pendukung agar integrasi sistem pertanahan digital dapat berjalan optimal demi pembangunan Sulteng yang berkelanjutan.***


Sumber : Tim Media Berani 

Lebih baru Lebih lama