SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Forum Pemuda Kebangkitan (FPKB) Sulawesi Tengah bersikap keras terhadap kehadiran sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya di proyek infrastruktur daerah.
Organisasi ini mendesak Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III untuk segera memutus kontrak kerja perusahaan plat merah tersebut pada paket rehabilitasi jaringan irigasi.
Aktivis Nasional sekaligus perwakilan FPKB Sulteng, Moh. Raslin Chily, menyatakan bahwa konsolidasi ormas telah mematangkan agenda aksi yang akan menyasar dua instansi vital: Balai Wilayah Sungai Sulawesi III dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi III.
Poin Utama Desakan FPKB Sulteng:
Pemutusan Kontrak: Mendesak Kepala BWSS III untuk menghentikan kerja sama dengan BUMN Karya pada paket rehabilitasi irigasi yang tersebar di 21 titik di 7 Kabupaten.
Penolakan Proyek Sekolah: FPKB menolak keras keterlibatan BUMN Karya dalam proyek pembangunan atau rehabilitasi sekolah rakyat di wilayah Sulawesi Tengah.
Tunggakan Utang: Adanya tuntutan penyelesaian kewajiban finansial (utang) kepada mitra atau sub-kontraktor lokal sebelum melanjutkan pekerjaan baru.
"BUMN Karya bayar dulu utang-utang kalian baru kerja di Bumi Tadulako ini," tegas Raslin Chily melalui pernyataan resminya di media sosial, Senin (12/1/2026).
Gerakan ini merupakan bentuk protes atas performa dan tanggung jawab finansial sejumlah perusahaan besar tersebut yang dinilai merugikan ekosistem usaha di Sulawesi Tengah.
FPKB Sulteng mengisyaratkan akan mengawal ketat masalah ini hingga ada langkah konkret dari pihak balai terkait.***
