Sambar.id, Makassar — Forum Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (FMAK Sulsel) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Rutan Kelas I Makassar. Jum'at 2 Januari 2026.
Aksi ini merupakan bentuk tekanan publik atas dugaan praktik pungutan liar (pungli), jual-beli kamar, serta perlakuan diskriminatif terhadap para tahanan yang dinilai mencederai prinsip keadilan dan kemanusiaan.
FMAK Sulsel menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi ruang pembinaan dan penegakan hukum yang berkeadilan, bukan arena transaksi fasilitas berbasis uang.
Baca Juga: Transmigran Eks Timtim Asal Sultra Merasa Diperlakukan Seperti Bola di Kantor Kementrian RI
Dugaan adanya kamar khusus yang hanya dapat diakses tahanan tertentu dengan imbalan materi menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan yang bertolak belakang dengan regulasi negara dan semangat reformasi pemasyarakatan.
Kondisi hunian yang timpang di Blok B Rutan Kelas I Makassar turut menjadi sorotan. Di satu sisi, terdapat kamar yang diduga memiliki fasilitas bebas dan minim pengawasan. Di sisi lain, puluhan tahanan dijejalkan ke dalam ruang sempit dengan kapasitas jauh di bawah standar kelayakan, hingga tidur pun harus dilakukan secara bergantian.
Menurut FMAK Sulsel, situasi tersebut melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2021 yang mengatur standar minimum ruang hunian tahanan. Pembiaran terhadap kondisi ini dinilai berpotensi melahirkan praktik korupsi sistemik sekaligus pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung Senin, 5 Januari 2026, FMAK Sulsel akan mendesak Kementerian Hukum dan HAM RI untuk segera turun tangan, mengevaluasi Kepala Rutan Kelas I Makassar beserta jajaran pengamanan, serta mengusut tuntas dugaan KKN dan pungli di lingkungan rutan.
“Jika dibiarkan, ini bukan lagi persoalan internal lembaga, melainkan ancaman serius bagi supremasi hukum. Negara tidak boleh kalah oleh praktik uang dan kekuasaan di balik tembok penahanan,” tegas perwakilan FMAK Sulsel.
FMAK Sulsel juga menyatakan siap menempuh langkah lanjutan, termasuk menyurati Presiden RI, apabila dugaan tersebut tidak ditangani secara serius dan transparan. (*)
