Sambar.id, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
Program ini menjadi pilar penting dalam agenda pembangunan sumber daya manusia unggul.
Namun, di balik tujuan mulia tersebut, pelaksanaannya di sejumlah daerah justru memunculkan persoalan serius yang patut dicermati secara kritis.
Salah satu kasus yang kini mencuat adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Ketua Umum Persatuan Muda Berkarya Indonesia Emas (PMBIE), Irmawati, S.I.Kom, menegaskan bahwa apa yang terjadi di Sinjai tidak dapat direduksi sebagai persoalan teknis atau administratif semata.
Ia menyebutnya sebagai alarm nasional yang menandai lemahnya tata kelola dan pengawasan program strategis Presiden Prabowo Subianto di tingkat daerah.
Informasi yang dihimpun dari lapangan menunjukkan bahwa implementasi MBG di Kabupaten Sinjai berlangsung jauh dari prinsip tata kelola yang baik.
Program yang seharusnya berorientasi pada pemenuhan gizi anak justru dinilai amburadul, tidak transparan, dan sarat kepentingan, sehingga berpotensi menyimpang dari tujuan awalnya.
“Apa yang terjadi di Sinjai ini bukan persoalan kecil. Ini mencerminkan kegagalan dalam pelaksanaan program strategis nasional di daerah. Program unggulan Presiden yang seharusnya memberi manfaat langsung kepada masyarakat justru terkesan dikendalikan oleh kepentingan politik dan kepentingan pribadi,” tegas Irmawati.
Ia menyoroti dominasi pihak ketiga dalam pengelolaan program, khususnya penguasaan dapur umum oleh kelompok tertentu.
Menurutnya, skema tersebut tidak hanya membuka ruang konflik kepentingan, tetapi juga berpotensi mengabaikan standar kualitas dan keamanan pangan bagi anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
“Program ini bukan instrumen politik. Ini soal masa depan anak-anak. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya praktik yang justru menjauh dari semangat perlindungan dan kesejahteraan anak,” ujarnya.
Sorotan semakin menguat ketika diketahui bahwa pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sinjai disebut-sebut dimiliki oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Heriwawan, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Sulawesi Selatan.
Fakta ini memunculkan pertanyaan serius terkait potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan pengaruh dalam pelaksanaan program strategis nasional yang bersumber dari anggaran negara.
Keterlibatan aktor politik aktif dalam rantai pelaksanaan program publik dinilai rawan menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang, mengaburkan akuntabilitas, serta melemahkan fungsi pengawasan.
Kondisi ini dinilai membutuhkan keterbukaan informasi dan audit menyeluruh agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam pelaksanaan program-program nasional di daerah.
Irmawati menegaskan bahwa PMBIE tidak akan tinggal diam. Organisasinya menyatakan siap mengawal persoalan ini hingga ke tingkat nasional, termasuk mendorong evaluasi lintas kementerian dan lembaga, serta membuka ruang klarifikasi langsung di hadapan Presiden Republik Indonesia.
“Jika pola seperti ini terus dibiarkan, maka MBG berisiko berubah dari program kesejahteraan menjadi ladang kepentingan. Kami siap membawa persoalan ini ke tingkat nasional, bahkan menghadap langsung Presiden RI untuk menyampaikan bahwa implementasi MBG di lapangan telah melenceng dari tujuan awal,” katanya.
Sebagai langkah korektif, PMBIE mendorong evaluasi total terhadap skema pelaksanaan MBG, termasuk meninjau ulang keterlibatan pihak ketiga dan membuka opsi pengembalian peran penyediaan makanan kepada orang tua siswa.
“Orang tua lebih memahami kebutuhan gizi dan keamanan konsumsi anak-anaknya. Ketika program diserahkan kepada pihak yang sarat kepentingan, maka yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan masa depan anak,” jelas Irmawati.
Ia juga menegaskan bahwa kasus Sinjai bukanlah anomali tunggal. Indikasi persoalan serupa disebut telah muncul di sejumlah daerah lain, namun belum ditangani secara serius.
“Ini bukan soal satu daerah. Ini soal sistem. Jika tidak dievaluasi secara nasional, maka anak-anak Indonesia yang akan menjadi korban,” tambahnya.
PMBIE menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program strategis nasional agar tidak diselewengkan oleh kepentingan sempit dan tetap berpijak pada tujuan awalnya.
“Niat baik Presiden harus dijaga dengan sistem yang bersih dan transparan. Jangan sampai program yang dirancang sebagai solusi justru berubah menjadi masalah baru bagi rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut terkait dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sinjai masih dalam upaya dikonfirmasi oleh redaksi.
Upaya konfirmasi akan terus dilakukan guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan secara berimbang, sesuai prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (Sb)
