Sambar.id, Makassar — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar menyatakan penolakan keras atas rencana kedatangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, ke Kota Makassar dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI. Penolakan ini ditegaskan sebagai sikap politik masyarakat sipil terhadap menguatnya praktik politik dinasti dan privilese kekuasaan yang dinilai mencederai etika demokrasi.
Menurut LKBHMI, kehadiran Kaesang tidak dapat dilepaskan dari konteks kemunduran demokrasi yang semakin nyata—di mana kekuasaan kian diwariskan, kritik dilemahkan, dan kepentingan publik dikalahkan oleh relasi elitis. “Ini bukan soal personal. Ini soal struktur politik yang cacat secara etik dan merusak akal sehat demokrasi,” tegas Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Makassar.
Makassar, lanjut LKBHMI, memiliki sejarah panjang sebagai kota perjuangan. Karena itu, kota ini menolak dijadikan ruang legitimasi bagi kekuasaan yang lahir dari ketimpangan. Demokrasi, menurut mereka, tidak dibangun dari popularitas nama, melainkan dari keberpihakan nyata pada rakyat, penegakan hukum yang adil, serta penghormatan terhadap prinsip kesetaraan warga negara.
Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, LKBHMI Cabang Makassar menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa secara terbuka, damai, dan terorganisir. Aksi tersebut ditegaskan sebagai ekspresi sah dalam negara demokrasi, bukan ancaman dan bukan tindakan anarkis.
Adapun tuntutan yang disampaikan LKBHMI Cabang Makassar meliputi:
- Menolak kedatangan Kaesang Pangarep di Makassar sebagai simbol penolakan terhadap normalisasi politik dinasti.
- Menolak pelaksanaan Rakernas PSI di Makassar yang dinilai lebih menjadi panggung pencitraan kekuasaan ketimbang agenda kerakyatan.
Menghentikan normalisasi kekuasaan berbasis privilese yang merusak etika dan keadilan politik.
“Diam adalah pembiaran, dan pembiaran adalah pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujar Direktur Eksekutif LKBHMI. Mereka menegaskan akan terus berdiri di garis kritis untuk menjaga nurani publik dan melawan segala bentuk politik yang merendahkan kedaulatan rakyat.
Makassar menolak tunduk. Demokrasi tidak diwariskan, tetapi diperjuangkan.
