Sambar.id Batam || Kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang sopir lori oleh oknum petugas kembali menyeret nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke pusaran sorotan publik. Peristiwa yang disebut-sebut terjadi saat proses pemeriksaan ini memunculkan pertanyaan besar: apakah kewenangan penindakan telah berubah menjadi tindakan main hakim sendiri?
Menurut keterangan yang beredar, insiden bermula dari pemeriksaan kendaraan angkut barang yang berujung cekcok. Namun, alih-alih diselesaikan secara prosedural, situasi justru memanas hingga diduga terjadi aksi kekerasan terhadap sopir. Jika benar, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga berpotensi masuk ranah pidana.
Publik kini menunggu langkah tegas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Transparansi dan kecepatan penanganan menjadi krusial agar tidak muncul kesan adanya perlindungan terhadap aparat tertentu. Penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat.
Pengawasan internal semata tidak cukup. Pemeriksaan independen, pembukaan rekaman kejadian (jika ada), serta perlindungan terhadap korban dan saksi harus menjadi prioritas. Negara tidak boleh kalah oleh arogansi oknum. Seragam adalah simbol tanggung jawab, bukan tameng kekebalan.
Kasus ini menjadi ujian: apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan? Ataukah keadilan kembali harus menunggu viral lebih dulu baru bergerak?
Masyarakat menanti jawaban—bukan klarifikasi normatif, melainkan tindakan nyata(Guntur)
.jpg)
