SAMBAR.ID, Donggala, Sulteng - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Donggala Bersatu (ARDB) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah titik vital di Kota Banawa, Kabupaten Donggala, Sabtu (14/2/2026).
Massa menuntut ketegasan Gubernur Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perhubungan Laut terkait operasional kapal penumpang di Pelabuhan Donggala.
Aksi yang dimulai pukul 09.20 WITA ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas lambatnya realisasi operasional trayek kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) di Pelabuhan Donggala, pasca diterbitkannya SK tertanggal 6 Januari 2026.
Eskalasi Massa dan Pemblokiran Jalan
Sekitar 250 demonstran yang berasal dari gabungan serikat tani, buruh, nelayan, serta organisasi mahasiswa seperti GMNI dan IMAWA, mengawali aksi di Tugu Adipura dengan membakar ban bekas. Suasana sempat memanas saat massa melakukan long march melintasi jalur utama kota menuju depan Pelabuhan Donggala.
Puncaknya, pada pukul 12.21 WITA, massa bergerak ke Pertigaan Ampera, Kelurahan Kabonga Besar, dan melakukan blokade total pada jalur Trans Palu–Mamuju.
Penutupan jalan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat, dan balok kayu ini sempat melumpuhkan arus logistik antarprovinsi selama hampir satu jam.
Tuntutan Mandat Rakyat
Koordinator Lapangan, H. Marwan H. Arsyad, dalam orasinya menegaskan bahwa gerakan ini murni aspirasi rakyat demi martabat ekonomi Donggala.
Terdapat tiga poin utama yang menjadi tuntutan ARDB:
Kemandirian Tata Kelola: Mendesak Pelabuhan Donggala dikelola secara mandiri dan tidak berada di bawah bayang-bayang KSOP Teluk Palu.
Realisasi Kapal PELNI: Menuntut kepastian jadwal sandar kapal penumpang PELNI di dermaga Donggala.
Kehadiran Gubernur: Meminta Gubernur Sulawesi Tengah hadir secara langsung untuk berdialog dengan rakyat Donggala.
"Kami mendesak kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat. Demokrasi adalah harga mati, dan kami berkomitmen membangun Donggala yang lebih baik melalui optimalisasi aset daerah ini," tegas H. Marwan di sela-sela aksi.
Respon KSOP dan Mediasi Kapolres
Kepala KSOP Kelas II Teluk Palu, Kapten Jandi Yufian, sempat menemui massa untuk memberikan penjelasan. Ia menyatakan bahwa secara prinsip pihaknya mendukung kebijakan kementerian dan siap mengawal operasional pelabuhan.
"Proses pemindahan Kapal Pelni ke Donggala akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Kami juga sedang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)," jelas Kapten Jandi.
Ketegangan di jalur Trans Palu–Mamuju akhirnya mereda setelah Kapolres Donggala, AKBP Angga Dewanto Basari, S.I.K., M.S.i, turun langsung melakukan negosiasi persuasif pada pukul 13.05 WITA.
Dalam diskusi tersebut, Kapolres menawarkan solusi konkret berupa fasilitasi pertemuan resmi.
"Saya menawarkan diri untuk mendampingi. Pada Senin, 16 Februari 2026, akan dilaksanakan diskusi di Kantor Bupati Donggala yang mempertemukan perwakilan massa dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah," ujar AKBP Angga Dewanto.
Situasi Kondusif
Setelah mendapatkan jaminan mediasi dari Kapolres, massa akhirnya bersedia membuka blokade jalan pada pukul 13.50 WITA dan membubarkan diri dengan tertib pada pukul 14.30 WITA.
Meski aksi berakhir damai, pihak kepolisian tetap menyiagakan personel untuk mengantisipasi potensi aksi susulan.
Hingga berita ini diturunkan, situasi keamanan di wilayah Kabupaten Donggala dilaporkan dalam keadaan kondusif, sementara arus lalu lintas di jalur Trans Palu-Mamuju kembali normal.**
Source: Humas Polres Donggala
