Langkah ini bertujuan agar penyaluran subsidi energi lebih transparan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Gunakan Teknologi Biometrik
Said menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan basis data sentral. Ia menekankan pentingnya verifikasi fisik di lapangan saat transaksi terjadi.
"Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah, berulang kali saya bolak-balik (usul), dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Menurut Said, sistem biometrik ini akan mengunci akses pihak-pihak yang tidak masuk dalam kategori penerima subsidi, sehingga anggaran negara tidak terbuang percuma.
Menolak Pengurangan Subsidi BBM
Usulan tersebut muncul sebagai respons terhadap wacana pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Politisi PDI-Perjuangan ini menyatakan secara tegas bahwa dirinya tidak setuju dengan pemangkasan subsidi BBM.
Ia berpendapat, fokus pemerintah seharusnya bukan mengurangi subsidi, melainkan memperbaiki efisiensi distribusi LPG 3 kg yang saat ini dinilai masih rembes ke kalangan mampu.
"Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted," tegasnya.
Data Penerima Subsidi
Berdasarkan perhitungan Banggar DPR RI, terdapat selisih yang signifikan antara pagu anggaran saat ini dengan jumlah masyarakat miskin yang sebenarnya. Said memaparkan bahwa jika distribusi dilakukan secara presisi, jumlah penerima hanya mencapai jutaan orang.
Berikut adalah perbandingan data yang disampaikan:
• Pagu Anggaran Saat Ini: Dialokasikan untuk 8,6 juta orang.
• Target Seharusnya: Hanya 5,4 juta orang yang benar-benar berhak.
"Kalau mau tepat sasaran, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta (penerima). Cukup, dari 8,6 yang ada di pagu," imbuh Said.
Kritik atas Harga Non-Subsidi
Said juga menyoroti dampak kenaikan harga minyak dunia yang menekan segala sektor. Ia meminta pemerintah untuk tidak mengganggu gugat subsidi bagi rakyat kecil dan lebih fokus meninjau harga energi non-subsidi yang belum mencapai nilai keekonomian.
"Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang tidak harga keekonomian, itu lebih masuk akal (make sense)," pungkasnya.
Narasumber: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah
#gaselpiji#dpr#fyp
Via: cnnindonesia
(sbr_id/Red)
.jpg)
