SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Pernyataan seorang oknum politisi DPRD Sulawesi Tengah yang menyebut Program Berani Cerdas sebagai pemborosan anggaran menuai kecaman. Tuduhan tersebut dinilai tidak mencerminkan empati dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap kondisi sosial masyarakat.
Mey Mulyana (20), mahasiswa Universitas Tadulako sekaligus penerima manfaat program, menilai pernyataan itu melukai hati masyarakat. Ia menegaskan bahwa di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, program beasiswa tersebut sangat penting untuk menunjang keberlangsungan pendidikan warga.
“Alokasi anggaran negara, sekecil atau sebesar apa pun, selama untuk kepentingan rakyat, tidak bisa disebut pemborosan. Itu hak rakyat,” ujar Mey, Selasa (28/4/2026).
Mahasiswa Fakultas Hukum itu juga menyayangkan sikap anggota dewan yang dinilai berseberangan dengan aspirasi masyarakat. Menurutnya, lembaga legislatif seharusnya menjadi penggagas kebijakan pro-rakyat, bukan justru menghambat.
Bagi Mey, Program Berani Cerdas yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, merupakan bentuk nyata perlindungan akses pendidikan.
Ia mengaku program tersebut sangat berarti dalam hidupnya, terutama saat menghadapi kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu berdekatan.
Ia pun mendesak agar program beasiswa tersebut dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan guna menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Di sisi lain, kritik terhadap program pemerintah juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Tengah. Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ APBD 2025, H. Suryanto, menyampaikan sejumlah catatan terhadap Program Berani Cerdas dan Berani Sehat.
Menurutnya, pelaksanaan program Berani Sehat masih menghadapi kendala, termasuk belum optimalnya kerja sama dengan rumah sakit rujukan.
Ia juga menyoroti kebijakan layanan kesehatan cukup dengan KTP yang dinilai memicu masyarakat berhenti membayar iuran BPJS mandiri.
Fraksi PDIP mengkhawatirkan potensi beban finansial bagi masyarakat jika program tersebut tidak didukung anggaran yang memadai di masa depan.
“Kami meminta pemerintah provinsi untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif serta menyiapkan perangkat daerah secara matang,” kata Suryanto.
Senada, anggota DPRD Sulteng dari Partai Perindo, Marselinus, turut mengusulkan agar program Berani Cerdas dan Berani Sehat dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh. Ia menilai program kesehatan tersebut berpotensi menjadi “bom waktu” jika tidak dibenahi dari sisi mekanisme.
Marselinus mengingatkan bahwa kebijakan layanan kesehatan berbasis KTP dapat menimbulkan rasa aman semu, terutama bagi warga yang menghentikan pembayaran iuran BPJS.
“Pemerintah daerah hanya menanggung biaya saat warga dirawat, bukan tunggakan BPJS. Ini bisa jadi beban di kemudian hari,” tegasnya.
Perdebatan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pihak penerima manfaat dan legislatif terkait efektivitas serta keberlanjutan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut.***
.jpg)
