Rakor yang dihadiri langsung Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Katamso ini bukan sekadar agenda rutin. Untuk pertama kalinya, forum strategis tersebut digelar di tingkat kecamatan—sebuah sinyal kuat bahwa Pemkab tak ingin lagi ada jarak antara kebijakan dan realisasi di lapangan.
Di hadapan camat, lurah, hingga jajaran OPD dan unsur Forkopimda, Bupati menegaskan pentingnya satu komando dalam menjalankan visi pembangunan daerah. Ia tak ingin ada program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.
“Semua harus sinkron. Tidak boleh ada yang berjalan sendiri. Visi-misi daerah harus selaras dengan program Jambi Mantap dan Asta Cita nasional,” tegas Bupati dengan nada serius.
Sejumlah program prioritas pun kembali diingatkan, mulai dari Ketahanan Desa Mandiri Pangan (KDMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan sektor pangan.
Namun, Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan program bukan diukur dari laporan, melainkan dari dampaknya yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tak hanya soal program, isu pengelolaan sampah menjadi sorotan tajam dalam rakor tersebut. Bupati secara terbuka menyampaikan bahwa Tanjung Jabung Barat memang telah keluar dari status darurat sampah, namun pekerjaan besar belum selesai.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab menargetkan penghentian sistem open dumping mulai Agustus mendatang.
Langkah ini dinilai sebagai titik balik pengelolaan sampah yang selama ini kerap menjadi persoalan klasik di daerah. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga akan memperketat edukasi dan pengawasan terhadap masyarakat, mulai dari pemilahan sampah di sumber hingga pengolahan mandiri.
Rumah tangga, perkantoran, hingga sektor usaha diminta tidak lagi abai terhadap persoalan lingkungan. Dalam forum tersebut, Pemkab juga meluncurkan pendekatan baru melalui program 3K (Kandang, Kebun, dan Kolam).
Program ini digadang-gadang menjadi solusi konkret untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat bawah.
“Kalau lahan tidur masih banyak, itu artinya kita belum maksimal. Program 3K ini harus jadi gerakan bersama,” ujar Bupati.
Rakor ini sekaligus menjadi “alarm” bagi seluruh camat dan lurah. Pemerintah daerah menuntut komitmen penuh agar setiap program tidak sekadar menjadi wacana, melainkan benar-benar dijalankan dengan hasil nyata.
Menutup arahannya, Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pimpinan daerah, melainkan kerja kolektif hingga ke tingkat paling bawah.
“Kalau kita serius, masyarakat pasti merasakan. Tapi kalau kita lengah, program hanya akan jadi laporan di atas meja,” pungkasnya.
(Jurnalis: Apriandi)
.jpg)
