SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Forum Klarifikasi Publik Berani (FKPB) menyatakan bahwa perbandingan dua video pelayanan rumah sakit di Kota Palu tidak dapat dijadikan dasar penilaian utuh terhadap kinerja pemerintah. Narasi tersebut dinilai berpotensi menggiring persepsi publik secara keliru.
Koordinator FKPB, Octhavianus Sondakh, S.H., mengatakan kinerja Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid harus diukur dari capaian kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat, bukan dari potongan visual sesaat.
“Program Berani Sehat sudah dimanfaatkan lebih dari 164 ribu warga. Itu indikator nyata bahwa kebijakan berjalan. Jadi tidak bisa disederhanakan hanya dari satu video pelayanan,” ujar Octhavianus, Senin (4/5/2026).
Program Berani Sehat memungkinkan warga berobat hanya menggunakan KTP atau NIK, termasuk bagi yang tidak memiliki BPJS atau kepesertaannya tidak aktif. FKPB menilai program ini sebagai langkah konkret memperluas akses layanan kesehatan.
“Kalau rumah sakit terlihat padat, itu juga bisa menjadi tanda bahwa akses kesehatan semakin terbuka dan dimanfaatkan masyarakat. Ini harus dilihat sebagai dampak kebijakan,” katanya.
FKPB juga menilai narasi yang membandingkan kondisi pelayanan rumah sakit dengan layanan di tingkat kota lalu mengaitkannya dengan kepemimpinan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid sebagai bentuk simplifikasi yang tidak berdasar.
Menurut FKPB, kinerja kepala daerah harus dilihat menyeluruh, meliputi tata kelola program, transparansi anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Terkait Pemkot Palu di bawah Wali Kota Hadianto Rasyid, FKPB menyoroti program Bus Kota Palu (BRT) yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah oleh KAK Sulteng. FKPB juga menyoroti informasi pembangunan halte bus yang diduga berasal dari berbagai sumber, termasuk CSR dan pihak swasta, di samping APBD.
“Kalau ada percampuran sumber pembiayaan, maka harus dijelaskan secara terbuka. Ini bagian dari akuntabilitas publik,” ujar Octhavianus.
Ia menegaskan, penilaian “yang terlihat lebih rapi berarti lebih baik” berbahaya jika tidak disertai analisis komprehensif.
“Yang harus dilihat bukan hanya tampilan pelayanan, tetapi bagaimana sistem dibangun, bagaimana anggaran dikelola, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
FKPB menilai kinerja Gubernur Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat merupakan upaya sistemik memperluas akses layanan kesehatan yang adil dan merata. “Ini bukan soal siapa yang terlihat lebih baik di video, tapi siapa yang menghadirkan kebijakan yang berdampak luas,” ujarnya.
Olehnya FKPB juga mengimbau masyarakat lebih kritis menyikapi informasi di media sosial dan tidak mudah terpengaruh narasi yang tidak utuh.
“Penilaian publik harus berbasis data dan fakta, bukan potongan visual. Kalau ingin adil, lihat keseluruhan kinerja, bukan hanya yang tampak,” pungkas Octhavianus. ***
.jpg)
