Sambar.id, Subang, Jabar- Aktivitas galian tanah merah ilegal yang berada di wilayah Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang mendapat perhatian serieus dari orang nomor 1di Jawa Barat.
Kali ini, Dedi Mulyadi (KDM) turun langsung ke lokasi tambang tanah di Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jumat (22/5/2026).
Kedatangan Dedi Mulyadi ke lokasi Galian tanah merah tersebut sontak bikin kaget pekerja tambang dan menyita perhatian warga yang lewat.
Saat berada di lokasi KDM langsung berbincang bincang dengan para pekerja tambang, dirinya menyampaikan bahwa galian tanah merah tersebut tidak berijin alias ilegal, dan diketahui galian tanah merah ini sudah berlangsung cukup lama dan diduga melibatkan praktik setoran kepada oknum aparat.
"Ini yang nambang tanah di Margahayu. Kategorinya ilegal. Karena menjual tanah ke proyek Patimban tanpa izin,” ujar KDM dalam video yang diunggah di Instagramnya.
Meski begitu, KDM menyebut ada sisi manfaat dari aktivitas galian tanah merah tersebut. Menurutnya, aktivitas dilakukan untuk membuka lahan persawahan baru bagi masyarakat. Namun persoalan muncul karena aktivitas ekonomi itu tidak masuk dalam sistem resmi pemerintah," ungkap KDM.
Dalam kesempatan tersebut KDM juga menanyakan dugaan adanya setoran rutin kepada oknum aparat agar aktivitas tambang tetap berjalan.
"Kalau dihitung lumayan, puluhan juta tiap bulan?" tanya Dedi.
"Lebih Pak," jawab pekerja di lokasi.
“Iya puluhan juta itu satu lubang kan? Pernah ditutup Satpol PP kemudian dibuka lagi. Setelah dikasih? Ngomong jangan diem aja," lanjut Dedi.
Kedatangan Dedi Mulyadi ke lokasi Galian tanah merah tersebut sontak bikin kaget pekerja tambang dan menyita perhatian warga yang lewat.
Saat berada di lokasi KDM langsung berbincang bincang dengan para pekerja tambang, dirinya menyampaikan bahwa galian tanah merah tersebut tidak berijin alias ilegal, dan diketahui galian tanah merah ini sudah berlangsung cukup lama dan diduga melibatkan praktik setoran kepada oknum aparat.
"Ini yang nambang tanah di Margahayu. Kategorinya ilegal. Karena menjual tanah ke proyek Patimban tanpa izin,” ujar KDM dalam video yang diunggah di Instagramnya.
Meski begitu, KDM menyebut ada sisi manfaat dari aktivitas galian tanah merah tersebut. Menurutnya, aktivitas dilakukan untuk membuka lahan persawahan baru bagi masyarakat. Namun persoalan muncul karena aktivitas ekonomi itu tidak masuk dalam sistem resmi pemerintah," ungkap KDM.
Dalam kesempatan tersebut KDM juga menanyakan dugaan adanya setoran rutin kepada oknum aparat agar aktivitas tambang tetap berjalan.
"Kalau dihitung lumayan, puluhan juta tiap bulan?" tanya Dedi.
"Lebih Pak," jawab pekerja di lokasi.
“Iya puluhan juta itu satu lubang kan? Pernah ditutup Satpol PP kemudian dibuka lagi. Setelah dikasih? Ngomong jangan diem aja," lanjut Dedi.
Menurutnya, aktivitas galian tanah bisa tetap berjalan jika disertai penataan lahan pertanian dan sistem pajak yang jelas.
Dengan begitu, hasil ekonomi dari tambang dapat masuk menjadi pendapatan daerah, bukan sekadar setoran ke oknum tertentu.
"Bangun sawah tapi ada tanah yang dijual. Tanahnya nanti ada objek pajak yang harus dibayarkan. Jadi sawah terbangun, pajak masuk. Nanti jalannya jadi bagus dari hasil pajak itu,” katanya.
"Daripada sekarang jalannya jelek, cuma oknum doang yang perutnya gede karena setoran bulanan,” ucapnya.
Kedatangan dirinya kelokasi tambang bukan untuk menutup akan tetapi memberi solusi yang menurutnya lebih realistis.
KDM mengaku tidak ingin menghambat aktivitas ekonomi masyarakat selama tetap bisa diatur secara legal dan memberi manfaat bagi daerah.
"Saya tidak mau menghambat aktivitas warga. Hari Senin nanti saya bertemu dengan SDM Provinsi, saya panggil kepala dinas pertanian dan Bappeda untuk dibuatkan rekomendasi kerja sama,” tegasnya.(*)
.jpg)
