Sambar.ROHIL- Pad Hari Kamis Tanggal 23 Juli 2026 Biro Redaksi Rohil Kembali Berikan Informasi Publik: Sebuah Potret Ironis Kegagalan Tata Kelola Daerah Wilayah Negeri Seribu Kubah Kabupaten Rokan Hilir
dan Mandeknya Fungsi Pengawasan.
Hubungan kekerabatan dalam dunia politik kembali memamerkan wajah bopengnya. Ketika sang ayah duduk nyaman sebagai Bupati (kepala daerah) dan sang anak melenggang ke Senayan sebagai Anggota DPR RI Komisi X, masyarakat justru disuguhi pemandangan yang menyayat hati: pasar tradisional kebanggaan daerah dibiarkan hancur berantakan, sementara pedagang kaki lima (PKL) telantar tanpa penataan.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar. Di mana letak tanggung jawab bupati sebagai eksekutif daerah? Dan ke mana taring sang anak yang berada di komisi yang membidangi ekonomi kreatif dan pariwisata—dua sektor yang sangat erat kaitannya dengan urusan pasar rakyat?
Ironi Dinasti: Kekuasaan Menumpuk, Rakyat Terpuruk/ Menjerit
Pasar tradisional adalah urat nadi perekonomian masyarakat kelas bawah. Ketika infrastruktur pasar dibiarkan rusak, becek, dan tidak layak, yang dihancurkan sebenarnya adalah roda ekonomi rakyat kecil.
"Di sisi lain, menjamurnya PKL tanpa ada upaya penataan dan relokasi yang manusiawi menciptakan kesemrawutan kota. Ini bukan salah pedagang yang mencari sesuap nasi, melainkan bukti nyata dari absennya kebijakan yang solutif dari sang Pemimpin.
Mandeknya Fungsi Pengawasan dan Advokasi:
Sebagai Anggota DPR RI Komisi X, sang anak memang tidak mengurusi pasar secara langsung seperti Komisi VI. Namun, Komisi X membidangi Ekonomi Kreatif. Pasar rakyat adalah wadah terbesar perputaran produk ekonomi kreatif lokal.
Lebih dari itu, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) tersebut, sang anak memiliki kewajiban moral dan politik untuk mengadvokasi masalah daerahnya ke tingkat pusat. Ketika daerah pemilihannya hancur, predikat "wakil rakyat" patut dipertanyakan. Apakah kedekatan darah dengan bupati membuat fungsi pengawasan menjadi tumpul? Hubungan bupati-anak ini justru terkesan menciptakan lingkaran kenyamanan yang mengabaikan jeritan pedagang di lapangan.
Kesimpulan: Butuh Aksi, Bukan Sekadar Kursi Empuk
Kekuasaan yang terpusat pada satu keluarga (dinasti politik) seharusnya membawa berkah koordinasi yang lebih cepat untuk memajukan daerah. Namun yang terjadi di sini justru sebaliknya: monopoli kekuasaan yang berujung pada pengabaian massal.
Pasar yang hancur dan PKL yang tidak ditata adalah bukti nyata bahwa kepentingan estetika jabatan telah mengalahkan urusan perut rakyat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, publik akan semakin percaya bahwa dinasti politik ini dibangun hanya untuk mengamankan status sosial keluarga, bukan untuk mengabdi kepada masyarakat.
Laporan:Tim Jurnalis ((Legiman))
