SAMBAR.ID | BATURAJA – Seluruh tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sepakat menerima dan melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Persetujuan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD OKU H. Rudi Hartono, Senin (13/7/2026).
Kendati menyetujui pembahasan lanjut, para anggota dewan menyertakan sejumlah catatan penting terkait efektivitas pengelolaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan penyerapan belanja, hingga tata kelola birokrasi dan aset daerah.
Sebagian besar fraksi membuka pandangannya dengan memberikan apresiasi atas diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan. Ini merupakan kali ke-11 berturut-turut Kabupaten OKU meraih penghargaan akuntabilitas keuangan tertinggi tersebut.
Fraksi PPP-PKS menilai capaian ini berkat kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD. Fraksi Nasdem dan Gerindra juga berharap keberhasilan ini diikuti dengan peningkatan kualitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran di masa mendatang.
Berdasarkan data yang disajikan, realisasi total pendapatan daerah pada 2025 mencapai 93 persen, senilai Rp1.617 triliun dari target Rp1.739 triliun. Meski cukup baik, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memenuhi sasaran.
PAD yang ditargetkan sebesar Rp183,4 miliar hanya terealisasi 94,81 persen atau sekitar Rp173,9 miliar. Fraksi PPP-PKS serta Perindo Karya Nusantara meminta pemerintah daerah lebih agresif dan intensif menggali potensi pajak serta retribusi daerah agar target pendapatan dapat tercapai sepenuhnya di tahun-tahun mendatang.
Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,485 triliun atau 82,26 persen dari total alokasi Rp1,806 triliun. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat cukup besar, mencapai Rp210,6 miliar.
Hal ini memancing pandangan beragam dari para fraksi:
- Fraksi PAN-Demokrat menilai tingginya sisa anggaran menandakan kelemahan dalam perencanaan dan keterlambatan pelaksanaan program, yang berisiko menghambat pembangunan bagi masyarakat.
- Fraksi Gerindra memandang positif angka tersebut dan berharap SiLPA dimanfaatkan untuk memperkuat anggaran tahun 2026 guna membiayai pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Fraksi Perindo Karya Nusantara meminta peningkatan koordinasi dan transparansi agar tidak ada kendala administrasi di masa mendatang.
- Fraksi PKB meminta penempatan pemimpin dinas berdasarkan kompetensi serta penertiban aset dan kendaraan daerah agar lebih efisien.
Usulan Pembangunan dari Daerah Pemilihan
Selain mengevaluasi anggaran, para fraksi juga menyampaikan harapan pembangunan dari daerah pemilihannya. Fraksi Hanura-Demokrasi Perjuangan meminta kelanjutan pembangunan Jembatan Gantung Kebun Jati, peningkatan listrik dan jalan di Kecamatan Lubuk Raja, serta perbaikan jalan di wilayah Baturaja Timur.
Sementara itu, Fraksi PKB menyoroti ketertiban umum, meminta evaluasi sistem satu arah di Jalan S. Parman dan penataan pedagang di sekitar Pasar Atas serta Pasar Baru.
Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun dan menyampaikan jawaban resmi atas pandangan seluruh fraksi tersebut sebelum proses pembahasan Raperda dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Amel
