MAKASSAR, SAMBAR.ID — Langkah hukum yang menjerat M. Taufik Hidayat, warga yang sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait Program Seragam Sekolah Gratis Pemerintah Kota Makassar, kini memasuki sorotan publik.
Taufik disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik. Namun, status tersebut menuai pertanyaan serius karena yang bersangkutan sebelumnya tercatat menyampaikan laporan dugaan penyimpangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Emil Salim, S.E., S.H., dalam keterangannya menilai posisi hukum Taufik sebagai pelapor tidak dapat dilepaskan dari laporan dugaan korupsi yang telah disampaikan kepada lembaga negara.
“M. Taufik Hidayat adalah pelapor resmi dugaan tindak pidana korupsi pada Program Seragam Sekolah Gratis Pemerintah Kota Makassar. Hal itu dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Pengaduan Masyarakat KPK tertanggal 5 Agustus 2020,” ujar Emil.
Menurut Emil, dokumen penerimaan laporan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat konteks utuh perkara. Sebab, informasi yang kemudian disampaikan Taufik kepada publik, menurut keterangannya, bersumber dari persoalan yang sebelumnya telah dilaporkan melalui mekanisme resmi.
BUKAN SEKADAR SOAL PENCEMARAN NAMA BAIK
Emil menilai perkara tersebut tidak semestinya dilihat semata-mata dari aktivitas Taufik di media sosial.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu melihat apakah terdapat hubungan antara laporan dugaan korupsi yang dibuat sebelumnya dengan perkara pidana yang kini menjerat pelapor.
“Kalau seseorang melaporkan dugaan korupsi kepada lembaga yang berwenang dan kemudian menyampaikan informasi kepada publik dengan dasar laporan tersebut, maka harus dilihat secara utuh konteks, sumber informasi, tujuan, serta ada atau tidaknya itikad buruk,” tegasnya.
Namun demikian, keberadaan laporan kepada KPK tidak serta-merta berarti setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik otomatis bebas dari pertanggungjawaban hukum. Penilaian tetap harus didasarkan pada isi pernyataan, bukti pendukung, konteks, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang disangkakan.
Di sinilah, menurut Emil, proses hukum harus diuji secara objektif dan transparan.
UU TIPIKOR MEMBERI RUANG PARTISIPASI MASYARAKAT
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang yang jelas bagi masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pasal 41 mengatur bahwa masyarakat memiliki hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat juga berhak memperoleh pelayanan ketika menyampaikan informasi kepada penegak hukum serta memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan hak tersebut.
Artinya, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan uang negara bukan sesuatu yang dilarang. Justru, mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
Karena itu, perkara Taufik kini menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah laporan dugaan korupsi yang telah disampaikan kepada lembaga negara akan mendapat perlindungan ketika pelapornya justru menghadapi perkara pidana?
Pertanyaan itu tentu harus dijawab berdasarkan fakta dan proses hukum, bukan tekanan opini.
PASAL 10 UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERLU DIBACA SECARA TEPAT
Pihak Emil juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Namun, penerapan ketentuan perlindungan tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan. Status dan bentuk perlindungan seorang pelapor harus dilihat berdasarkan kedudukan hukumnya serta ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, keberadaan surat penerimaan laporan KPK merupakan fakta penting, tetapi konsekuensi hukumnya terhadap perkara pencemaran nama baik tetap harus diuji berdasarkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang relevan.
KUHP NASIONAL SUDAH BERLAKU
Ada satu perkembangan hukum yang tidak boleh diabaikan. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku.
Pasal 433 KUHP mengatur mengenai pencemaran, termasuk pencemaran tertulis. Namun, ketentuan tersebut juga memuat pengecualian penting: perbuatan tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.
Ketentuan ini menjadi relevan untuk dikaji apabila substansi pernyataan Taufik memang berkaitan dengan kepentingan publik, khususnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan keuangan negara.
Tetapi sekali lagi, apakah pengecualian tersebut benar-benar berlaku dalam perkara konkret merupakan persoalan hukum yang harus diuji berdasarkan fakta, alat bukti, konteks pernyataan dan unsur pasal yang didakwakan atau disangkakan.
JANGAN SAMPAI PELAPOR BERUBAH MENJADI TERLAPOR
Kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang satu orang bernama M. Taufik Hidayat. Ini menyangkut pesan yang diterima masyarakat ketika hendak melaporkan dugaan penyimpangan uang negara.
Jika pelapor yang bertindak dengan itikad baik justru menghadapi tekanan hukum sebagai akibat dari aktivitas pelaporannya, maka publik berhak mempertanyakan sejauh mana negara memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan.
Sebaliknya, apabila terdapat pernyataan yang memang memenuhi unsur pidana, proses hukum tetap harus berjalan secara profesional.
Dua prinsip itu tidak boleh dipertentangkan: pemberantasan korupsi harus dilindungi, tetapi hak dan nama baik setiap orang juga wajib dihormati.
POLISI DITUNTUT TRANSPARAN, BUKAN SEKADAR TEGAS
Terhadap perkara yang kini ditangani Polrestabes Makassar, publik menunggu penjelasan yang terang mengenai konstruksi perkaranya.
Apa pernyataan yang dianggap mencemarkan?, Siapa yang menjadi korban?, Apa alat bukti yang digunakan?, Bagaimana hubungan antara konten yang dipersoalkan dengan laporan dugaan korupsi kepada KPK?
Dan yang paling penting:
Apakah status Taufik sebagai pelapor dugaan korupsi telah diperhitungkan secara objektif dalam proses penegakan hukum?, Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses penyidikan.
Justru sebaliknya, transparansi diperlukan agar penegakan hukum tidak menimbulkan persepsi bahwa hukum digunakan untuk membungkam kritik atau mengintimidasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
HUKUM HARUS TAJAM, TETAPI TIDAK BOLEH SALAH SASARAN
Pandangan, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan negara. Undang-Undang Tipikor sendiri mengakui peran serta masyarakat dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan korupsi.
Namun, kebebasan menyampaikan informasi juga harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta. Karena itu, penyelesaian perkara M. Taufik Hidayat harus diletakkan pada prinsip paling sederhana dalam negara hukum:
buktikan dengan hukum, bukan dengan tekanan; jawab dengan fakta, bukan dengan pembungkaman.
Apabila laporan dugaan korupsi tersebut memang memiliki dasar dan masih menjadi persoalan yang harus diperiksa lembaga berwenang, maka substansi laporan semestinya mendapatkan perhatian yang proporsional.
Sebaliknya, jika terdapat dugaan pencemaran nama baik yang memenuhi unsur pidana, prosesnya pun harus dibuktikan secara objektif di hadapan hukum.
Publik tidak membutuhkan kriminalisasi. Publik juga tidak membutuhkan tuduhan tanpa bukti. Publik hanya membutuhkan satu hal: hukum yang bekerja secara adil, transparan, dan tidak pandang bulu.
