Sambar.id Opini - Setiap selesai Pilkada, kita selalu mendengar kalimat yang sama: "Ini saatnya balas budi." Kalimat yang terdengar manis, tapi di dalamnya tersimpan angka-angka yang tidak manis sama sekali.
Mari kita jujur. Dalam politik lokal, balas budi bukan lagi sekedar ucapan terima kasih. Ia telah berubah menjadi sistem transaksi. Ada modal yang dikeluarkan saat kampanye, dan ada konsesi yang harus diberikan setelah berkuasa.
Pertanyaannya: adakah balas budi politik dengan angka fantastis? Jawabannya ada. Bahkan angkanya jauh lebih fantastis dari yang kita bayangkan di warung kopi.
Harga Sebuah Jabatan Misalnya,
Coba kita lihat polanya. Kursi Kepala Dinas bukan lagi soal kompetensi, tapi soal kedekatan. Dan soal siapa yang paling banyak berkorban saat Pilkada.
Padahal satu kursi Kepala Dinas itu mengelola anggaran Ratusan juta hingga miliaran rupiah. Jika dari setiap dinas itu ada kewajiban setor 10 persen saja sebagai "komitmen", berapa angka yang terkumpul dalam setahun? Rp15-20 miliar. Itu uang APBD, uang rakyat.
Itulah angka fantastis itu. Bukan dari kantong pribadi Kepala Daerah, Tapi dari kas daerah yang seharusnya untuk jalan berlubang, untuk atap sekolah yang bocor, untuk puskesmas yang kekurangan obat.
Lalu harga sebuah proyek mungkin juga bisa bentuk balas budi paling telanjang. Kita bisa lihat, pemenang tendernya itu-itu saja. Perusahaannya baru dibuat 6 bulan sebelum Pilkada, tapi tiba-tiba bisa memenangkan 10 paket sekaligus.
Modusnya klasik: harga diperkirakan sudah di-mark up, kualitas dikurangi, volume dikurangi. Selisihnya itulah yang menjadi angka fantastis untuk membayar utang politik. Rakyat dapat jalan yang baru 3 bulan sudah retak, sekolah yang baru direhab sudah bocor lagi.
Siapa yang dirugikan?
Bukan Kepala Daerah, bukan kontraktor, bukan tim sukses. Yang dirugikan adalah kita, (Rakyat)
Ketika jabatan diberikan karena balas budi, pelayanan publik hancur. Ketika proyek diberikan karena balas budi, pembangunan asal jadi.Dan pada akhirnya, Pemerintah tidak kekurangan uang. Yang kita kekurangan adalah keberanian untuk memutus rantai balas budi ini.
Jika Kepala Daerah terpilih masih sibuk membayar utang politik dengan angka fantastis, kapan dia sempat membayar utang janji kampanyenya kepada rakyat?
Balas budi politik dengan angka fantastis itu nyata. Dan selama kita diam, angkanya akan terus naik.
Penulis:Warga Kaur
