Bima, NTB — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Bima menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bima, Rabu, Oktober 2026. Aksi tersebut dipimpin oleh Korlap I Syahru Ramadhan dan Korlap II Fagiansah.
Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan sikap kritis LMND Kabupaten Bima terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesejahteraan guru dan petani, pertanian, infrastruktur, pelayanan publik, hingga penegakan hukum.
Dalam aksi tersebut, LMND Kabupaten Bima menyampaikan 11 tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan pihak-pihak terkait. Massa aksi kemudian melakukan audiensi bersama pemerintah daerah yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima.
Audiensi tersebut menjadi ruang bagi LMND untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan sekaligus tuntutan yang berkaitan dengan pendidikan, infrastruktur, transportasi, pertanian, serta pelayanan publik.
LMND Kabupaten Bima menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menerima dan mencatat aspirasi mahasiswa. Setiap tuntutan harus ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ketua LMND Soroti Pendidikan, Guru, Petani, dan Infrastruktur
Dalam orasinya, Ketua LMND Kabupaten Bima, Firmansyah, menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang menurut LMND perlu segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Firmansyah menegaskan bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar seluruh rakyat. LMND mendorong terwujudnya pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis, sehingga setiap rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
“Pendidikan harus gratis, ilmiah, dan demokratis. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat, bukan hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Negara dan pemerintah harus hadir memastikan setiap anak bangsa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” tegas Firmansyah dalam orasinya.
Selain persoalan pendidikan, Firmansyah juga menyoroti kesejahteraan guru. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Bagaimana kita berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan jika kesejahteraan guru masih menjadi persoalan? Guru harus disejahterakan karena mereka merupakan salah satu fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Firmansyah.
Dalam orasinya, Firmansyah juga mengangkat persoalan anjloknya harga hasil panen petani, khususnya bawang, yang berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bima.
LMND Kabupaten Bima mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk melindungi petani, termasuk memastikan adanya kepastian pasar dan harga yang lebih berpihak kepada petani.
“Petani bawang bekerja dari pagi hingga malam, mengeluarkan modal dan tenaga yang tidak sedikit, tetapi ketika panen harga justru anjlok. Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Harus ada kebijakan yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi petani,” tegas Firmansyah.
Firmansyah juga menyoroti persoalan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bima. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata dan memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
“Pembangunan infrastruktur jalan harus merata. Jangan sampai ada wilayah yang terus tertinggal karena akses jalannya tidak memadai. Infrastruktur jalan merupakan bagian penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta perekonomian, termasuk distribusi hasil pertanian,” lanjutnya.
11 Tuntutan LMND Kabupaten Bima
Dalam aksi dan audiensi tersebut, LMND Kabupaten Bima menyampaikan 11 tuntutan:
1. Menuntut pemerintah menyejahterakan guru dan dosen sebagai tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Mendesak pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta sistem pembelajaran yang berkualitas.
3. Mendorong terwujudnya kurikulum pendidikan kerakyatan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mampu membangun kesadaran kritis peserta didik.
4. Mendesak pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan.
5. Menjamin pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat, tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi maupun wilayah.
6. Memperkuat program beasiswa dan bantuan biaya hidup mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
7. Mengawal anggaran dan pelaksanaan pendidikan gratis agar transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
8. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bima menyerap hasil pertanian masyarakat melalui Perumda, sebagai upaya memberikan kepastian pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani.
9. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bima berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat perbaikan dan pemerataan infrastruktur jalan serta jaringan di Kabupaten Bima.
10. Mendesak Kapolres Kabupaten Bima agar responsif dalam menangani kasus kekerasan di Kabupaten Bima serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan.
11. Mendesak PLN melakukan transparansi terkait jumlah pelanggan pengguna listrik serta jumlah dan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dibangun pada tahun 2026, sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
LMND Akan Kembali Melakukan Audiensi
LMND Kabupaten Bima menegaskan bahwa aksi dan audiensi tersebut bukan merupakan akhir dari perjuangan. Setiap tuntutan akan terus dikawal untuk memastikan adanya tindak lanjut dari pemerintah dan pihak-pihak terkait.
Korlap I LMND Kabupaten Bima, Syahru Ramadhan, menyampaikan bahwa LMND akan kembali melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait pada hari Senin.
“Kami akan melakukan audiensi kembali dengan pihak-pihak terkait pada hari Senin. Kami ingin memastikan bahwa tuntutan yang kami sampaikan hari ini tidak berhenti sebatas pada forum audiensi, tetapi ada langkah konkret dan tindak lanjut yang jelas,” ujar Syahru Ramadhan.
Sementara itu, Korlap II LMND Kabupaten Bima, Fagiansah, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami tidak ingin persoalan yang kami sampaikan hanya menjadi catatan di atas kertas. Pemerintah harus menunjukkan komitmen dan langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Kami akan terus mengawal setiap proses tindak lanjutnya,” tegas Fagiansah.
LMND Kabupaten Bima menegaskan bahwa perjuangan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintah agar menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan petani, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik yang transparan dan berkeadilan. (Fikar)
