SAMBAR.ID, JAKARTA — Pengembalian dana Rp229,4 miliar kepada korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menjadi langkah konkret Kejaksaan dalam memulihkan hak korban. Namun, di tengah total kerugian yang mencapai Rp8,06 triliun, penyaluran tahap pertama ini masih jauh dari cukup.
Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyalurkan dana tersebut pada Selasa, 20 Oktober 2026, di Kantor BPA, Kebagusan, Jakarta Selatan. Dana berasal dari uang sitaan dan hasil lelang sejumlah aset dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
Nilai persis dana yang disalurkan mencapai Rp229.428.515.741. Sumbernya meliputi uang rupiah, hasil konversi dolar AS, lelang 48 kendaraan roda empat, penjualan Gedung Indosurya Center di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, serta dua bidang tanah di Kertamaya, Kota Bogor.
Secara nominal, dana tahap pertama itu baru setara sekitar 2,85 persen dari total kerugian 3.317 korban yang telah diverifikasi, yakni Rp8.062.592.702.119. Angka tersebut menjadi gambaran nyata betapa panjang jalan pemulihan yang masih harus ditempuh. Dana yang dikembalikan memang bernilai besar, tetapi belum sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung para korban.
Putusan Tuntas, Pemulihan Belum Tuntas
Kepala BPA, Patris Yusrian Jaya, menegaskan bahwa pengembalian hak korban merupakan bagian penting dari penegakan hukum, terutama dalam perkara kejahatan sektor keuangan dengan jumlah korban dan nilai kerugian yang sangat besar.
“Bagi para korban, keadilan belum sepenuhnya hadir ketika palu hakim diketukkan. Keadilan baru terasa nyata ketika hak-hak yang hilang mulai kembali ke tangan pemiliknya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan satu hal: penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada putusan pengadilan. Bagi korban, hasil akhirnya juga ditentukan oleh seberapa jauh kerugian finansial mereka dapat dipulihkan.
Dalam perkara Indosurya, pengembalian aset menjadi instrumen penting untuk menjembatani putusan hukum dengan pemulihan hak secara nyata. Namun, besarnya selisih antara total kerugian dan dana yang telah disalurkan menunjukkan bahwa proses tersebut masih membutuhkan langkah lanjutan.
Ribuan Korban, Aset Masih Ditelusuri
Berdasarkan proses pendaftaran dan verifikasi yang dilakukan LPSK bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sebanyak 3.317 korban dinyatakan memenuhi persyaratan. Pendaftaran dibuka pada 28 Juli hingga 26 Agustus 2025, kemudian diperpanjang sampai 25 September 2025.
Dana tahap pertama disalurkan secara proporsional melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), berdasarkan hasil penilaian ganti rugi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kejaksaan menyatakan masih menelusuri dan menyelesaikan aset lain yang berkaitan dengan perkara ini. Aset tersebut mencakup tanah dan bangunan, unit apartemen, perkantoran, kendaraan bermotor, serta aset yang masih dalam proses pemblokiran dan penelusuran di berbagai daerah.
Pekerjaan ini menjadi krusial. Setiap aset yang berhasil ditemukan dan dipulihkan berpotensi menambah sumber pengembalian dana bagi korban. Sebaliknya, selama proses penelusuran belum tuntas, kepastian pemulihan seluruh kerugian belum dapat dijanjikan.
Pelaksanaan penyaluran berada pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, di bawah pengendalian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, dengan dukungan BPA dan LPSK.
Kewenangan Kejaksaan dalam penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset antara lain berlandaskan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Transparansi Menjadi Ujian Berikutnya
Penyaluran tahap pertama ini patut dicatat sebagai kemajuan. Namun, keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari seremoni penyerahan dana atau nilai aset yang berhasil dilelang.
Yang lebih menentukan ialah keterbukaan mengenai aset yang masih tersisa, perkembangan penelusuran, nilai pemulihan berikutnya, serta kepastian penyaluran kepada korban sesuai hak masing-masing.
Kepala BPA mengakui bahwa dana tahap pertama belum sebanding dengan kerugian korban. Ia menegaskan, penyaluran tersebut bukan titik akhir, melainkan langkah awal yang konkret.
Pernyataan itu sekaligus menempatkan pekerjaan rumah Kejaksaan secara jelas: melanjutkan penelusuran aset, memperkuat koordinasi dengan LPSK, dan memastikan proses pemulihan berlangsung transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, ukuran keadilan bagi korban Indosurya bukan hanya berapa banyak aset yang berhasil dilelang, melainkan berapa banyak hak yang benar-benar kembali. Dengan kerugian terverifikasi mencapai Rp8,06 triliun, pengembalian Rp229,4 miliar merupakan awal yang penting—tetapi belum menjadi jawaban atas kerugian yang dialami ribuan korban. (*)
