HNR, warga Jombang, disebut sempat dijemput personel Unit V Subdit Jatanras Polda Jawa Timur sekitar pukul 17.15 WIB.
Informasi dari perangkat desa menyebut HNR sempat diamankan petugas dan kemudian dilepaskan hingga kembali ke rumah. Namun, keterangan tersebut berbeda dengan informasi dari pihak kepolisian yang menyatakan tidak membenarkan adanya penangkapan terhadap HNR.
Perbedaan keterangan ini menjadi titik penting yang perlu dijelaskan. Sebab, apabila seseorang memang dibawa atau diamankan oleh aparat, publik berkepentingan mengetahui dalam kapasitas apa tindakan tersebut dilakukan, apa dasar hukumnya, serta bagaimana proses setelahnya.
Persoalan kemudian berkembang setelah muncul informasi mengenai dugaan uang Rp25 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan pelepasan HNR.
Informasi tersebut masih dalam penelusuran. Namun sampai saat ini belum terdapat keterangan resmi maupun bukti yang dapat memastikan bahwa uang Rp25 juta benar-benar diberikan kepada pihak tertentu atau memiliki kaitan dengan pelepasan HNR.
Karena itu, isu tersebut tidak ditempatkan sebagai fakta, melainkan informasi yang masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian.
Untuk memperoleh penjelasan langsung, konfirmasi dilakukan kepada Kasubdit Jatanras Polda Jatim AKBP Jumhur pada Senin (5/10/2026). Konfirmasi diarahkan pada status HNR serta informasi mengenai dugaan uang Rp25 juta.
Jumhur kemudian mengarahkan konfirmasi kepada pelaksana teknis.
Selanjutnya, Kanit Jatanras AKP Harsono dihubungi melalui WhatsApp. Pertanyaan yang disampaikan mencakup apakah HNR benar dibawa atau diperiksa personel Jatanras, apa status dan dasar tindakan tersebut, mengapa HNR kemudian dilepaskan, serta apakah Polda Jatim mengetahui atau telah menindaklanjuti informasi mengenai dugaan uang Rp25 juta.
Dalam pesan tersebut juga diberikan ruang untuk klarifikasi dan hak jawab. Batas waktu tanggapan diberikan hingga Selasa (6/10/2026) pukul 15.00 WIB.
Namun hingga batas waktu tersebut, belum diterima tanggapan resmi dari AKP Harsono atas pertanyaan yang disampaikan.
Konfirmasi juga dilakukan kepada seorang polisi yang mengaku bernama Made. Dalam keterangannya, ia tidak membenarkan adanya penangkapan terhadap HNR. Ia juga membantah informasi mengenai dugaan uang Rp25 juta tersebut.
Dengan demikian, terdapat perbedaan keterangan yang belum terurai secara terang. Di satu sisi, informasi dari perangkat desa menyebut HNR sempat diamankan dan kemudian dilepaskan. Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan tidak ada penangkapan.
Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan istilah. Publik membutuhkan kejelasan mengenai apa sebenarnya yang terjadi pada HNR saat personel Jatanras datang dan setelah HNR dibawa atau didatangi petugas.
Jika HNR memang diamankan, apa status hukumnya? Apakah sebatas dimintai keterangan, dibawa untuk kepentingan penyelidikan, atau terdapat tindakan hukum lainnya?
Jika HNR kemudian dilepaskan, apa dasar dan alasan pelepasan tersebut? Apakah terdapat hasil pemeriksaan atau pertimbangan tertentu yang menjadi dasar tindakan petugas?
Terkait isu Rp25 juta, siapa yang pertama kali menyampaikan informasi tersebut, kepada siapa uang itu disebut diberikan, untuk kepentingan apa, serta apakah terdapat bukti yang dapat diuji?
Dalam proses penegakan hukum, setiap tindakan aparat terhadap seseorang semestinya memiliki dasar hukum, kewenangan, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan mengacu antara lain pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Sementara tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk tuntutan agar setiap tindakan kepolisian dilakukan secara profesional, proporsional, dan berdasarkan hukum.
Apabila di kemudian hari terdapat bukti mengenai pemberian uang kepada aparat dengan tujuan memengaruhi proses hukum, persoalan tersebut tentu harus diuji berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan pidana yang berlaku. Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
Sementara dugaan aktivitas perjudian melalui sarana elektronik juga harus dibuktikan berdasarkan unsur pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada titik inilah persoalan HNR menjadi penting untuk dijelaskan secara terbuka. Bukan untuk membenarkan satu pihak atau menyudutkan pihak lainnya, melainkan untuk memastikan informasi mengenai tindakan aparat dan dugaan adanya uang Rp25 juta tidak berhenti sebagai kabar yang saling bertentangan.
Jika HNR memang diamankan, dasar dan status hukumnya perlu dijelaskan. Jika kemudian dilepaskan, alasan serta mekanismenya juga patut diterangkan. Sedangkan jika benar ada informasi mengenai uang Rp25 juta, sumber, tujuan, penerima, dan bukti yang mendasarinya harus dapat diuji.
Sampai seluruh rangkaian tersebut memperoleh penjelasan resmi dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, isu Rp25 juta tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Polda Jatim, AKP Harsono, personel yang disebut dalam informasi tersebut, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan ini.
Kasus ini bukan semata tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang menjadi kepentingan publik adalah kejelasan mengenai apa yang terjadi, siapa yang melakukan tindakan, atas dasar apa tindakan tersebut dilakukan, mengapa HNR kemudian dilepaskan, serta apakah benar terdapat uang Rp25 juta sebagaimana informasi yang beredar.
Publik berhak memperoleh informasi yang terang, sementara pihak yang dikonfirmasi juga memiliki ruang untuk memberikan penjelasan secara resmi.
Sambar.id/Red
