JAKARTA, SAMBAR.ID — Peta politik nasional mendadak menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut diserahkan langsung Gibran kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 10.15 WIB. Peristiwa ini menjadi perkembangan politik serius yang berpotensi membawa konsekuensi besar terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia.
Dalam keterangan persnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Gibran datang secara langsung untuk menyerahkan surat yang berisi pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo.
Presiden mengungkapkan, setelah menyerahkan surat tersebut, Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung pernyataan pengunduran dirinya.
Prabowo Hormati Keputusan Gibran
Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Namun, ia menyatakan menghormati dan mendukung langkah yang diambil Gibran. Presiden mengaitkan keputusan itu dengan adanya putusan hukum yang menunjukkan persoalan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka perhatian publik terhadap persoalan hukum dan konstitusional yang disebut menjadi latar belakang keputusan Gibran.
Klaim Kontribusi: 35 Provinsi dan 303 Titik Proyek
Di tengah pengumuman tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan. Presiden menyebut Gibran telah menjalankan tugas turun langsung ke berbagai daerah untuk memantau pelaksanaan program pemerintah.
Dalam kurun dua tahun pemerintahan, Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta melakukan peninjauan di 303 titik proyek pemerintah. Menurut Prabowo, aktivitas tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan sejak awal pemerintahan untuk memastikan program-program negara berjalan di lapangan.
Atas kontribusi tersebut, Presiden menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas pengabdian Gibran.
Publik Menanti Kepastian Konstitusional
Prabowo mengungkapkan bahwa Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan. Presiden juga menyampaikan dukungan kepada Gibran beserta keluarganya, sembari meyakini bahwa perjalanan pengabdian Gibran kepada bangsa dan negara masih panjang.
Namun, di luar pernyataan politik tersebut, perhatian publik kini tertuju pada proses ketatanegaraan berikutnya. Bagaimana mekanisme konstitusional atas pernyataan berhenti Wakil Presiden? Apa konsekuensinya terhadap keberlangsungan pemerintahan? Dan bagaimana lembaga negara akan menindaklanjuti surat tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpastian di tengah masyarakat. Menutup keterangannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga suasana tetap sejuk dan damai.
“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkasnya.
Kini, publik menanti kejelasan proses konstitusional atas keputusan tersebut. Sebab, persoalan jabatan Wakil Presiden bukan sekadar dinamika politik, melainkan menyangkut kepastian hukum, legitimasi pemerintahan, dan kepercayaan rakyat terhadap konstitusi.
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Jakarta, 12 November 2026
