SAMBAR.ID, JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersiap mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menguasai dan memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal serta terafiliasi dan/atau berada dalam pengendalian seseorang berinisial AK. Keputusan tersebut dihasilkan dalam Rapat Unsur Pimpinan Satgas PKH pada Rabu (4/11/2026), pukul 16.00 WIB, yang dipimpin langsung Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin.
Hasil rapat menegaskan bahwa penertiban tidak hanya menyasar perusahaan yang teridentifikasi, tetapi juga akan menelusuri jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai membidik pola penguasaan kawasan hutan melalui jaringan afiliasi dan struktur pengendalian usaha yang berlapis. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas penelaahan awal yang menemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
Telusuri Afiliasi, Inventarisasi hingga Penguasaan Kembali
Telusuri Afiliasi, Inventarisasi hingga Penguasaan Kembali
Sebagai langkah konkret, Satgas PKH telah melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam jaringan afiliasi tersebut. Penertiban akan segera dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme yang digunakan adalah Penguasaan Kembali Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Selain penguasaan kembali, pemerintah juga membuka langkah penagihan denda administratif dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan, sesuai kriteria objek penertiban, hasil pemeriksaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, kawasan hutan yang terbukti dikuasai atau dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan hukum dapat dikembalikan ke dalam penguasaan negara.
Penertiban Bukan Penghapus Tanggung Jawab Pidana
Satgas PKH juga memberikan penegasan penting: penguasaan kembali kawasan hutan maupun pemenuhan kewajiban administratif tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 Perpres Nomor 5 Tahun 2025:
"Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Ketentuan ini menegaskan bahwa proses penertiban administratif tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari proses hukum pidana. Setiap orang yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Dengan demikian, penelusuran tidak cukup berhenti pada badan usaha yang tercatat sebagai pemegang izin atau pengelola kawasan. Hubungan afiliasi, struktur pengendalian, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan juga menjadi bagian penting dari proses pemeriksaan.
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Penguasaan Ilegal
Satgas PKH menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi praktik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang bertentangan dengan hukum, termasuk apabila dilakukan melalui jaringan perusahaan maupun struktur pengendalian usaha berlapis. Seluruh tindakan, menurut Satgas PKH, akan dilaksanakan secara profesional, terukur, dan akuntabel dengan berlandaskan kewenangan serta dasar hukum masing-masing instansi.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, menyelamatkan kekayaan negara, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kini, publik menunggu realisasi langkah tersebut. Sejauh mana jaringan perusahaan yang terafiliasi dengan AK akan ditelusuri? Berapa luas kawasan hutan yang akan dikuasai kembali? Dan apakah hasil penertiban nantinya akan diikuti pengusutan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi ukuran transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penertiban kawasan hutan oleh negara. (*)
