Persoalan tersebut menjadi perhatian pemerhati pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), SAPPEWALI KUTONG Ia mendorong DPRD Kabupaten Bulukumba agar memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan PLN ULP Bulukumba dan instansi terkait.
Dorongan tersebut dinilai penting agar keluhan masyarakat tidak berhenti sebagai perbincangan, tetapi dapat dibahas melalui forum resmi untuk memperoleh penjelasan, evaluasi, dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemadaman Listrik dan Ancaman terhadap Ekonomi Rakyat
Bagi sebagian masyarakat, listrik bukan sekadar kebutuhan penerangan. Bagi pelaku UMKM, listrik merupakan bagian penting dari keberlangsungan usaha, mulai dari proses produksi, penyimpanan bahan makanan, penggunaan mesin, hingga pelayanan kepada pelanggan.ucapnya tegas
Ketika pasokan listrik terganggu, aktivitas usaha dapat terhenti. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi omzet, menghambat pelayanan, bahkan menimbulkan kerusakan peralatan elektronik apabila terjadi gangguan teknis tertentu.
SAPPEWALI KUTONG menilai bahwa persoalan ini perlu dilihat dari sisi perlindungan konsumen dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
"Bagaimana UMKM bisa berkembang apabila pasokan listrik sering terganggu? Ketika listrik padam, aktivitas usaha ikut terhenti. Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan karena listrik menjadi bagian penting dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi," menjadi penekanan yang disampaikannya.
Menurutnya, masyarakat yang menjalankan kewajiban pembayaran tagihan listrik juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pelayanan yang diterima.
DPRD Jangan Abaikan Aspirasi Masyarakat
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Kabupaten Bulukumba diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat dengan memfasilitasi RDP.
Forum tersebut diharapkan menghadirkan:
- PLN ULP Bulukumba.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulukumba.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- Perwakilan pelaku UMKM dan masyarakat pelanggan PLN
Kehadiran berbagai pihak diperlukan agar pembahasan tidak hanya berfokus pada penyebab pemadaman, tetapi juga mencakup dampak ekonomi, pelayanan konsumen, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah.
Transparansi Pajak dan Biaya Administrasi Perlu Dijelaskan
Selain persoalan pemadaman, SAPPEWALI KUTONG turut meminta penjelasan terbuka mengenai komponen pembayaran dalam tagihan listrik.
Beberapa komponen yang menjadi perhatian meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL), PPN apabila dikenakan, biaya administrasi perbankan, serta komponen pembayaran lainnya.
Dalam hal ini, masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai dasar pengenaan, pihak yang berwenang memungut, serta peruntukan setiap komponen pembayaran.
Perlu dipahami bahwa PBJT atas tenaga listrik merupakan pajak daerah yang pengaturannya berada dalam ketentuan perpajakan daerah, sedangkan PPN dan biaya administrasi memiliki dasar serta mekanisme tersendiri.
Oleh karena itu, PLN dan Bapenda diharapkan memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Tiga Agenda Penting yang Perlu Dibahas dalam RDP
1. Evaluasi penyebab pemadaman dan keandalan jaringan
PLN ULP Bulukumba diharapkan memaparkan kondisi jaringan kelistrikan, penyebab gangguan, langkah pemeliharaan, serta upaya konkret untuk mengurangi pemadaman yang tidak terencana.
2. Keterbukaan informasi dan kepastian pelayanan
Masyarakat membutuhkan pemberitahuan yang memadai apabila terjadi pemeliharaan jaringan atau pekerjaan teknis yang mengakibatkan pemadaman. Informasi mengenai perkiraan waktu pemulihan juga penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat melakukan persiapan.
3. Perlindungan konsumen dan penanganan kerugian
PLN diharapkan menjelaskan mekanisme pengaduan dan pemeriksaan terhadap laporan kerusakan peralatan elektronik maupun kerugian yang diduga berkaitan dengan gangguan kelistrikan.
Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi mengenai hak konsumen dan prosedur penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelayanan Publik Harus Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
SAPPEWALI KUTONG menegaskan bahwa dorongan RDP bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, kritik terhadap pelayanan publik harus ditempatkan sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Sebaliknya, pihak yang menerima kritik juga diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka dan profesional.
"Yang kami harapkan bukan saling menyalahkan. Kami ingin ada keterbukaan, evaluasi, dan solusi. Masyarakat membayar kewajibannya dan tentu berharap mendapatkan pelayanan kelistrikan yang semakin baik," tegasnya.
Menunggu Klarifikasi dan Langkah Nyata Pihak Terkait
Persoalan kelistrikan di Bulukumba perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi antara DPRD, PLN, pemerintah daerah, serta masyarakat.
DPRD diharapkan mempertimbangkan fasilitasi RDP sebagai ruang resmi untuk mendengarkan aspirasi pelanggan dan meminta penjelasan dari pihak terkait.
Sementara itu, PLN ULP Bulukumba diharapkan memberikan klarifikasi mengenai frekuensi pemadaman, penyebab gangguan, langkah perbaikan, serta mekanisme penanganan pengaduan konsumen.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PLN ULP Bulukumba, DPRD Kabupaten Bulukumba, Bapenda, serta instansi terkait lainnya guna melengkapi pemberitaan secara berimbang.
Pada akhirnya, persoalan listrik bukan hanya persoalan teknis jaringan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi rakyat, kepastian pelayanan publik, dan perlindungan hak konsumen. Suara masyarakat perlu didengar, sementara setiap keluhan perlu dijawab melalui penjelasan dan tindakan nyata.
Redaksi Sambar.id
Seputar Mengabarkan Indonesia — Sikap Tegas, Bijak Bertindak.
