SAMBAR.ID | BANDUNG – Piar Pratama, S.H., resmi menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Masyarakat Pemantau Kinerja Kepolisian, Kejaksaan dan Pemantau Kinerja Pejabat Negara Republik Indonesia (LMPK3PNRI). Pelantikan ini menandai babak baru bagi lembaga tersebut dalam memperkuat partisipasi masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum serta pejabat publik.
Dalam sambutan pertamanya, Piar Pratama menegaskan bahwa LMPK3PNRI akan berperan sebagai mitra strategis yang independen, objektif, dan profesional. Ia menekankan bahwa kehadiran lembaganya bukan untuk mencari musuh, melainkan untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil.
"Kami hadir bukan untuk menjadi lawan, melainkan mitra strategis bagi aparat penegak hukum dan pejabat negara. Namun, pengawasan akan tetap dilangsungkan secara tegas dan objektif demi memastikan penegakan hukum berjalan adil serta pelayanan publik terbebas dari praktik penyalahgunaan wewenang," ujar Piar Pratama.
Di bawah kepemimpinan baru ini, LMPK3PNRI menetapkan empat prioritas kerja utama:
1. Pengawasan Kinerja Institusi: Mengawal proses hukum dan pelayanan di lingkungan Polri, Kejaksaan, serta jajaran pejabat publik agar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokasi dan Pengaduan: Memperluas akses bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran, maladministrasi, atau pengabaian perkara melalui posko pengaduan yang responsif.
3. Edukasi Hukum Publik: Menyelenggarakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka saat berinteraksi dengan sistem peradilan dan birokrasi.
4. Sinergi Antar-Lembaga: Membangun komunikasi konstruktif dengan lembaga negara terkait guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance).
Dengan struktur kepengurusan yang baru, masyarakat berharap LMPK3PNRI dapat semakin responsif dalam menampung aspirasi publik serta mengawal isu-isu krusial terkait penegakan hukum dan kinerja pejabat negara di Indonesia.
(Hans)
