Jakarta Sambar id – Kecerdasan intelektual dan penguasaan ilmu hukum bukan satu-satunya modal yang harus dimiliki seorang jaksa. Integritas, moralitas, etika, dan hati nurani menjadi unsur penting yang harus melekat dalam setiap insan Adhyaksa agar kewenangan penegakan hukum dijalankan secara profesional dan berorientasi pada keadilan.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Asep N. Mulyana, saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026 di Aula Sasana Adhi Karyya, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pembekalan tersebut diikuti 506 peserta, terdiri atas 501 calon jaksa dan lima calon oditur militer. Turut mendampingi Wakil Jaksa Agung, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Jehezkiel Devy Sudarso.
Di hadapan para calon penegak hukum tersebut, Asep mengingatkan bahwa pendidikan pembentukan jaksa tidak boleh dimaknai sekadar sebagai formalitas untuk memperoleh kelulusan. Proses pendidikan harus menjadi ruang pembentukan karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral sebelum para peserta menjalankan kewenangan sebagai jaksa.
"Jangan pernah memandang kehadiran saudara di tempat ini sebagai sebuah formalitas seremonial belaka. Jadikan ruang kelas, lapangan upacara, dan setiap tetes keringat selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini sebagai Kawah Candradimuka untuk membentuk karakter dan jati diri saudara sebagai insan Adhyaksa," tegasnya.
Menurut Asep, PPPJ justru menjadi awal perjalanan panjang para calon jaksa dalam menghadapi realitas penegakan hukum. Bekal akademis, teori, keterampilan praktik, serta pembinaan fisik dan mental harus menjadi dasar untuk menghadapi persoalan hukum yang semakin kompleks.
Ia menilai, perkembangan masyarakat dan perubahan global menuntut aparat penegak hukum tidak hanya menguasai aturan, tetapi juga mampu memahami persoalan secara utuh dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
"Saudara dipersiapkan bukan hanya menjadi jaksa yang matang dari sisi keilmuan, memahami peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemahiran dalam menangani perkara. Namun, saudara juga harus siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk tantangan global yang terus berkembang," ujarnya.
Tiga Pilar Jaksa Paripurna
Dalam pembekalan itu, Asep menguraikan konsep jaksa paripurna melalui keseimbangan tiga aspek, yakni knowledge, skill, dan hati nurani.
Knowledge berkaitan dengan penguasaan ilmu hukum, kecerdasan intelektual, dan keluasan wawasan. Sementara skill merupakan kemampuan profesional dalam menerapkan pengetahuan hukum untuk menangani berbagai persoalan dan perkara.
Adapun hati nurani menjadi dimensi moral yang mengarahkan penggunaan kewenangan agar tidak terjebak pada pendekatan formalistik semata, melainkan tetap mempertimbangkan nilai keadilan dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Ketiga aspek tersebut, menurutnya, harus berada dalam kendali integritas, moralitas, dan etika.
Asep juga mengingatkan bahwa profesi jaksa memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar. Karena itu, profesi tersebut membutuhkan pengendalian diri serta komitmen moral yang kuat untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
"Jabatan dan profesi jaksa memiliki peran yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan terhadap berbagai penyimpangan. Di antara idealisme dan realitas, sikap moral serta hati nurani menjadi kunci dalam menjalankan tugas profesi," ungkapnya.
Ia kemudian menegaskan bahwa kecerdasan dan kemampuan akademis tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai jaksa yang dapat dipercaya. Kualitas seorang jaksa juga ditentukan oleh konsistensi dalam menjaga integritas dan menjalankan etika profesi.
"Jaksa Agung sering menyampaikan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya jaksa yang pintar atau memiliki knowledge yang kuat. Yang dibutuhkan adalah jaksa yang memiliki integritas, moralitas, dan etika," jelasnya.
Membentuk Diri Melalui Proses
Lebih jauh, Asep meminta para peserta untuk tidak berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan. Pembentukan karakter dan peningkatan kapasitas profesional, menurutnya, merupakan proses berkelanjutan yang harus dimulai dari kesadaran dan kemauan setiap individu.
Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak agar para calon jaksa mampu menghadapi tantangan profesi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
"Anda sendirilah yang akan membentuk diri Anda. Anda sendiri yang akan menempa dan berkompetisi dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain," pesannya.
Pada akhir pembekalan, seluruh peserta ditanya mengenai kesiapan untuk ditempatkan dan menjalankan amanah sebagai jaksa di tengah masyarakat. Pertanyaan tersebut dijawab secara serentak dengan satu kata: "Siap!"
Pembekalan ini menempatkan integritas dan hati nurani sebagai pesan utama dalam proses pembentukan calon jaksa. Sebab, kewenangan penegakan hukum tidak hanya menuntut kecakapan menerapkan aturan, tetapi juga tanggung jawab moral dalam memastikan hukum dijalankan secara adil.
Dari proses pendidikan PPPJ Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026, diharapkan lahir insan Adhyaksa yang memiliki kompetensi, profesionalitas, serta komitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. (**)
