Menurutnya Bimtek yang digelar LPOD terkesan dipaksakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sinjai, PMD selaku pembina Desa harusnya tidak serta merta menyetujui undangan lembaga.
Baca Juga: Dibalik Jeritan Rakyat, Kuras ADD Label Bimtek
Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas PKK Kabupaten Sinjai yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Otonomi Daerah (LPOD) di Hotel Swiss Bel Court, Makassar yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 25 Juni 2023, disorot.
 |
| Anggota DPRD Sinjai, Muhammad Wahyu |
"Seharusnya PMD Kabupaten Sinjai perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa sebelum mengambil keputusan terkait persediaan anggaran Bimtek PKK,"kata Wahyu saat dikonfirmasi oleh Wartawan Kamis (22/6/2023).
Baca Juga: Dibalik Topen Bimtek Jitu Hamburkan Anggaran Dana Desa di Sinjai
Dijelaskan Wahyu, kegiatan Bimtek PKK yang dilaksanakan ini banyak Pemerintah Desa yang tidak menganggarkan, tapi tetap mengutus perwakilan PKKnya, Bimtek tesebut terkesan dipaksakan .
“Anggaran yang digunakan itu masing-masing Rp 4.000.000 per orang, tentunya ini menjadi pertimbangan oleh Dinas PMD karena tidak semua Desa menganggarkan kegiatan Bimtek PKK,” tuturnya.
 |
| Surat Undangan Bimtek (doc.foto) |
Baca Juga: Disinyalir Terobos Permendagri 114/2014, BPD Bimtek RPMJDes
"ini menjadi dugaan, jangan sampai Bimtek yang selama ini mewabah di Kabupaten Sinjai ini dimanfaatkan pihak lain untuk mencari keuntungan kelompok dan kepentingan pribadi," jelasnya.
Olehnya itu, Wahyu meminta Tipikor Polda Sulsel dan Tipikor Polres Sinjai untuk turun langsung mengusut Bimtek yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Otonomi Daerah itu. (Tim/Akmal)
.jpg)
