"Saya Taufik Hidayat ketua laskar merah putih provinsi sulawesi selatan, menyikapi kasus Koni dikejaksaan negeri Makassar terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana hibah anggaran tahun 2022 & 2023 sebanyak 60 milliar lebih, Pihak kejaksaan sudah memeriksa beberapa SAKSI termasuk mantan kadispora Makassar," jelasnya
Laskar Merah Putih sebagai ormas melakukan pemantauan, pengawasan atas pengelolahan dana hibah tersebut apakah dipakai sesuai peruntukannya atau disalahgunakan.
Dispora menghibahkan dana ke koni Makassar lalu koni menghibahkan lagi ke 42 cabor, SESUAI dengan permohonan atau proposal kebutuhan anggaran masing2 CABOR (cabang olahraga).
Kita ketahui Pada tahun 2022 dan 2023 Ada 2 even besar agenda koni yaitu PORKOT dan PORDA, Porkot adalah kegiatan olah raga yang dilaksanakan oleh Koni kota Makassar dan Porda adalah kegiatan olah raga yang dilaksanakan oleh Koni tingkat Provinsi.
lalu muncul pertanyaan bagaimana dengan LIGA BOLA SELAYAR ya itu pertanyaan juga LIGA BOLA SELAYAR itu kan kegiatan tingkat koni provinsi TIDAK BOLEH koni Makassar SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN tetapi support atlit dan pembiayaan atlit untuk MENGIKUTI even tersebut boleh menggunakan dana koni Makassar, tetapi koni Makassar TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN DANA KONI UNTUK MENJADI PELAKSANA KEGIATAN sebab itu wilayahnya Koni Provinsi.
Koni Makassar menggunakan dana hibah tersebut untuk mengelolah urusan Perlengkapan, akomodasi transfortasi, seragam baju, sepatu, makan, penginapan selama berkegiatan.
Koni juga mengelolah uang saku dan yg menarik orang bilang TEMPAT BASAH, yaitu BONUS, per medali berapa, emas berapa, perunggu berapa dll, semua ini menggunakan dana hibah yang berasal dari APBD, Nah persoalan inilah yang sementara diperiksa oleh pihak kejaksaan, diduga adanya penyalahgunaan anggaran, apakah ada korupsi atau tidak, kita tunggu hasil penyelidikan kejaksaan Negeri Makassar.
sudah banyak contoh di beberapa daerah pengurus koninya menjadi tersangka korupsi seperti di :
- Ketua KONI Kudus ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kudus 2023.
- Ketua Koni Banjarmasin terbukti korupsi membuat dana hibah fiktif.
- Ketua Koni SumSel ditetapkan sebagai tersangka dan masih banyak lagi contoh kasus buka saja di google puluhan kasus Koprupsi di Koni.
Laskar Merah Putih berharap semoga pihak kejaksaan juga memanggil dan memeriksa para cabor cabor sebagai penerima dana hibah tersebut, aliran dananya kan jelas dari APBD ke Dispora lalu dihibahkan ke Koni kemudian koni menghibahkan lagi ke Cabor cabor.
Dengan diperiksanya para Cabor maka pihak kejaksaan dapat mengetahui ada atau tidaknya penyalahgunaan anggaran tersebut, bisa saja cabor sebagai penikmat anggaran atau sebagai alat penyelewengan anggaran.
misalnya ada proposal cabor yang sudah disetujui oleh tim verifikasi dan sudah disetujui anggarannya tetapi cabor tersebut tidak menerima dananya, dll ini biasa juga terjadi di negeri konaha negeri seberang hahaahaha.
Sepengetahuan saya, penyerahan dana koni ke cabor menggunakan transaksi melalui bank BTN tinggal di cek bukti transfernya maka akan ketahuan kemana saja aliran dana tersebut.
Kasus ini menjadi PR Kejari untuk menuntaskannya, kita tunggu hasil pemeriksaannya,Tentunya ini menjadi tantangan kejari untuk dituntaskan dan kami meminta penjarakan para pelaku korupsi bila benar bersalah tanpa pandang bulu siapapuin dia.
Dan bila tidak dituntaskan maka kami ormas Laskar Merah Putih akan bergerak turun aksi demo kejagung untuk menuntut agar kejari di copot, karena tidak mampu menuntaskan kasus ini dan melaporkan kasus ini ke KPK untuk mengambil alih kasus ini.
Saya melihat dengan Bergulirnya Kasus Dugaan penyalahgunaan dana hibah di Koni Makassar ini sangat merugikan para cabor, karna DISPORA Makassar MENAHAN ANGGARAN 25 MILLIAR KHUSUS UNTUK PEMBINAAN CABOR, (semuanya administrasinya sudah lengkap tinggal dicairkan) semua permohonan dana cabor di tahan pencairanya oleh dispora HINGGA TUNTASNYA KASUS KONI DI KEJAKSAAN harian.news/buntut-kasus-dana-hibah-dispora-tahan-anggaran-koni-makassar.
Pertanyaan sampai kapankah kasus koni di kejaksaan selesai, bisa setahun atau 2 tahun lebih artinya para cabor harus menunggu setahun atau 2 tahun dulu baru bisa mendapatkan dana dari dispora.
Maka dari itu demi kemajuan olah raga di kota Makassar maka para cabor sebagai PEMILIK SUARA seharusnya mengambil langkah penyelamatan Koni dengan cara para Cabor bersatu bersepakat untuk melaksanakan pergantian ketua koni Makassar.
Tentunya sesuai dengan mekanisme AD ART Koni, Harusnya para cabor bersama sama melakukan rapat lalu mengeluarkan surat kesepakatana/surat keputusan bersama seluruh cabor minimal diikuti oleh (50+1) cabor dari 42 cabor yang terdaftar di Koni Makassar.
untuk meminta Koni Provinsi melaksanakan Musyawarah Kota Luar Biasa {Muskotlub} untuk menunjuk PLT ketua atau ketua baru Koni Makassar agar program program yang sudah siap dijalankan (Dispora sudah siapkan 25 M untuk Dana Pembinaan Cabor) dapat dilanjudkan kembali.
Sebab selama ketua koni tidak digantikan maka otomatis kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga terhenti akibat pihak dispora MENAHAN pencairan dana tersebut selama ketua koni masih bermasalah di kejaksaan.
tetapi bila sudah ada ketua koni yang baru maka dipastikan dispora tidak akan menahan anggaran sebanyak 25 milliar khusus untuk PEMBINAAN CABOR yang sudah disiapkan sesuai dengan anggaran tahun 2024.
Dan saya berharap kepada ketua koni Makassar ahmad susanto saya tau dia adalah seorang yang berjiwa kesatria Dan Berjiwa Sportif dan atas dasar kecintaanya kepada pengembangan olah raga dikota Makassar pasti bersedia mundur dan menerima adanya Ketua Koni yang baru tetapi semua Kembali lagi kepada para cabor cabor sebagai PEMILIK SUARA yang bisa yang menentukan siapa yang akan menjadi ketua koni Makassar.
Ttd
Taufik Hidayat
Ketua Laskar Merah Putih Provinsi Sulawesi Selatan
.jpg)