SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap 3 yang diperuntukkan untuk sebanyak 13 Kabupaten/Kota di wilayah Sulteng.
Terkait soal bantuan pangan CBP tahap 1, tahap 2 sudah fiks 100 persen, pihak Bulog telah menyalurkannya, kemudian untuk tahap ketiga dialokasikan bulan Agustus, Oktober 2024 sudah Bulog salurkan 100 persen dan tinggal 1 bulan alokasi, yakni alokasi bulan Desember.
"Kami dari Bulog sudah mengatur jadwalnya, untuk tahap pertama kita menyalurkan di Kabupaten Sigi sekitarnya” ujar Kepala Kantor Wilayah Bulog Sulteng, Heriswan melalui konferensi pers bersama awak media di Aula Kantor Bulog Jalan Moh.Yamin, Kota Palu, Sulteng Senin (02/12/2024) sore.
Kanwil Perwakilan Bulog Sulteng, Heriswan mengatakan, total Bantuan Pangan CBP tahap tiga untuk 13 Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah sudah mencapai 2.518 ton 250 kg kepada 251. 825 ribu penerima bantuan pangan.
“Jumlah untuk penyaluran bantuan pangan ini sejumlah 25. 825 ribu penerima bantuan pangan. Jadi 251.825 penerima bantuan pangan. Itu jumlah KK. Jadi kalau dikalikan 10 kilo itu jumlah yang kita salurkan se Sulteng ini sudah mencapai 2.518 ton 250 kg,” terangnya.
Berikut data penyaluran bantuan pangan CBP yang sudah dilakukan secara bertahap selama tahun 2024 sebagai berikut :
Program itu merupakan tindak lanjut Pemprov Sulteng bersinergi Bulog dan Dinas Pangan dalam mengengaskan kemiskinan ekstrem, mengendalikan inflasi, dan menurunkan stunting, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Nomor 9 Tahun 2023.
Dimana Bapanas bertujuan tentang penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk pemberian bantuan pangan CBP yang ditujukan penerima bantuan pangan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi.
Sementara itu untuk sasaran penyaluran bantuan masyarakat miskin rawan pangan dan gizi serta penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang yang sumber datanya berasal dari pemerintah pusat.
"Harapannya guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan atau penimbunan seperti kasus di Polsek Palu Barat beberapa waktu lalu, kami akan bekerjasama dengan Satgas Pangan, bekerjasama mengandeng TNI-Polri seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa, semoga bisa tersalurkan dan tepat sasaran,"pungkas Heriswan menutup press release.(**/Red).
