SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H Anwar Hafid, memberikan dukungan penuh terhadap Proyek Perubahan yang dipaparkan Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad, terkait Program Satu Harga dari Gerbang Desa untuk Indonesia.
Program ini mengusung kolaborasi penguatan lembaga ekonomi daerah dalam ekosistem distribusi pangan, dengan mengadopsi spirit dari program unggulan Pemprov Sulteng yakni Berani Murah dan Berani Panen Raya.
Dalam paparannya di Ruang Kerja Gubernur Sulteng pada Kamis (18/9/2025), Zulfinasran menekankan bahwa program ini lahir sebagai jawaban atas tantangan yang diberikan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangkaian Diklat PIM angkatan 63.
Menurutnya, konsep yang dibangun tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga berpotensi menjadi kebijakan strategis di tingkat provinsi bahkan nasional.
“Intinya bagaimana menjamin kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau, sekaligus memastikan petani memperoleh nilai jual hasil panen yang layak. Program ini kami sinkronkan dengan visi Presiden, kebijakan nasional, hingga misi daerah,” jelas Zulfinasran.
Gubernur Anwar Hafid dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi tinggi atas gagasan tersebut. Ia menilai program Satu Harga sejalan dengan visi-misi Pemprov Sulteng, khususnya melalui program Berani Murah yang fokus menstabilkan harga sembako, serta Berani Panen Raya yang menjamin kesejahteraan petani.
“Saya sangat mendukung program ini. Kalau bisa, kita angkat menjadi kebijakan tingkat provinsi. Saya siap mendorong lahirnya peraturan gubernur, bahkan peraturan daerah jika diperlukan,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur menilai, implementasi program ini tidak hanya akan membantu pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa. Ia menambahkan, langkah digitalisasi dalam ekosistem distribusi pangan merupakan solusi tepat untuk memutus rantai panjang distribusi dan memastikan keterjangkauan harga.
“Dengan digitalisasi, pemerintah bisa memantau stok dan harga hingga tingkat koperasi. Jika berjalan baik, Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi percontohan dalam pengendalian harga dan penguatan ekonomi desa sesuai harapan Presiden,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Anwar Hafid menjadwalkan rapat kerja bersama jajaran Sekda se-Sulawesi Tengah pada 24 September di Parigi Moutong untuk membahas teknis program ini.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna memperkuat peran koperasi dan BUMD pangan sebagai penopang stabilitas harga di daerah.
“Program ini jangan hanya berhenti di Parigi Moutong, tapi harus kita gerakkan di seluruh 13 kabupaten dan kota. Dengan kebersamaan, kita bisa wujudkan keadilan harga bagi masyarakat dan kesejahteraan bagi petani,” pungkas Gubernur. **
.jpg)