SAMBAR.ID, Donggala - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi memulai kick off Forum Multi Stakeholder Program Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Berbasis Komunitas di Aula Kasiromu, Kantor Bupati Donggala, pada Senin (24/11/2025).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Yusuf Lamakampali, yang membacakan sambutan Bupati Donggala, menekankan pentingnya perlindungan pekerja migran dimulai dari level komunitas. Hal ini mengingat kondisi geografis Donggala yang luas sering membuat informasi formal sulit menjangkau masyarakat.
“Dalam banyak kasus, rekrutmen non-prosedural terjadi bukan karena masyarakat ingin melanggar aturan, tetapi karena informasi palsu lebih cepat sampai kepada mereka,” ujar Yusuf.
Ia juga menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Donggala berada pada angka 2,79 persen dari total 157.851 angkatan kerja pada tahun 2025.
Septiana Wulandari, Manajer Program Lakpesdam PBNU, menjelaskan bahwa gerakan ini berakar dari pemikiran Presiden Ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang fokus pada isu kemanusiaan dan kelompok rentan.
Lakpesdam PBNU memiliki tiga fungsi utama, yaitu advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat. Septiana menambahkan, program pendampingan serupa telah dilaksanakan di 52 desa, 10 kabupaten, dan 7 provinsi, termasuk pencegahan pernikahan dini di Tojo Una-Una.
Pemerintah Kabupaten Donggala berharap kegiatan ini dapat menghasilkan sebuah forum perlindungan pekerja migran yang terstruktur di wilayah tersebut.
Acara ini turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala, perwakilan BP3MI Sulawesi Tengah, serta sejumlah camat, kepala desa, dan perwakilan Banom NU setempat.**
Source : Media.Alkhairaat.Id
.jpg)
