Dedi Mulyadi: Evaluasi Tata Ruang Jabar Harus Segera Dilakukan, Target Mulai Januari 2026

SUMEDANG, SAMBAR ID / / Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, evaluasi tata ruang di provinsi ini perlu segera dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan longsor yang berakibat fatal. Hal itu terutama penting untuk wilayah Bandung Raya (Sumedang, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung) yang kerap dilanda bencana tersebut setiap tahun.(09/12/2025).

Dalam rapat koordinasi Banjir Bandung Raya, Sumedang, dan Garut di kampus IPDN Jatinangor Sumedang, Dedi mengakui bahwa semua hutan yang ada di Jawa Barat saat ini telah mengalami kerusakan. “Semua hutan (di Jawa Barat) rusak,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai mengubah tata ruang provinsi. Dedi menargetkan, perubahan tata ruang itu akan dimulai pada Januari 2026. “Tata ruang harus diubah, 18 Desember nanti kami akan bertemu Kementerian Tata Ruang untuk mengevaluasi perubahan tata ruang Jawa Barat,” tuturnya.

Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa wilayah Bandung Raya, Sumedang, dan Garut termasuk wilayah rawan sesar Lembang (gempa), banjir, dan longsor. Oleh karena itu, perubahan tata ruang perlu dilakukan dengan tujuan melindungi hutan dan lahan hijau agar bencana dapat diminimalisasi ke depannya.

“Bandung akan tenggelam bila tidak dilakukan perubahan tata ruang dari sekarang. Untuk itu pula, izin-izin perumahan perlu dievaluasi,” ucapnya. “Kan kita ngomongin penanganan jangka panjang, ini tidak akan ada arti jika kita tidak melindungi lahan-lahan hijau yang ada,” tegasnya.

Selain itu, Dedi menambahkan bahwa perubahan tata ruang tidak hanya berfokus pada pencegahan bencana, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup warga. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan tatanan wilayah yang lebih berkelanjutan, seimbang antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Editor:Arie Gusti S