Rokan Hilir - Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Direksi dan Komisaris PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) kini menjadi sorotan tajam. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut didesak untuk melakukan reformasi total guna memutus rantai manajemen yang dinilai bobrok di masa lalu.
Tokoh pemuda Rokan Hilir (Rohil), Muhajirin Siringo Ringo, menyatakan bahwa proses seleksi ini tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Menurutnya, PT SPRH saat ini tengah berada di titik nadir kredibilitas akibat rentetan skandal dan tata kelola yang amburadul.
"Sangat memprihatinkan jika kita bicara jujur. PT SPRH ini sudah jadi sorotan di Riau, tapi bukan karena prestasi, melainkan karena kebobrokannya. Ini adalah rapor merah yang tidak boleh terulang lagi," tegas Muhajirin kepada wartawan di Rokan Hilir, Senin (29/12/2025).
Soroti 'Orang Titipan'
Muhajirin menilai, runtuhnya performa PT SPRH selama ini disebabkan oleh masuknya figur-figur yang dipilih berdasarkan kedekatan politik, bukan kompetensi. Ia pun mewanti-wanti Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin oleh Prof. Junaidi agar bertindak tegas.
"Jangan lagi ada 'orang titipan' yang hanya duduk untuk mengamankan kepentingan kelompok. Jika pansel meloloskan orang yang salah, maka kita sedang merencanakan kehancuran yang lebih besar bagi SPRH," tambahnya.
Tuntut Transparansi Seleksi
Dalam proses UKK yang melibatkan akademisi dari Universitas Lancang Kuning (Unilak) ini, Muhajirin menekankan tiga poin krusial yang harus dijalankan oleh tim penguji:
1.Audit Rekam Jejak: Calon yang terafiliasi dengan masalah hukum atau kegagalan manajemen masa lalu wajib dianulir.
2.Uji Integritas: Calon pimpinan harus memiliki keberanian menolak intervensi luar yang merugikan perusahaan.
3.Transparansi Total: Pansel harus mengumumkan skor hasil ujian secara terbuka kepada publik.
Potensi PAD yang Terbengkalai
Lebih lanjut, Muhajirin menjelaskan bahwa PT SPRH memiliki potensi besar, terutama dari sektor Participating Interest (PI) 10% di bidang migas. Jika dikelola secara profesional, perusahaan ini seharusnya mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit di Rohil.
"Kita ingin PT SPRH kembali ke khitahnya sebagai perusahaan daerah yang sehat. Direksi baru harus berani membuang pola-pola lama yang koruptif," pungkasnya.
Muhajirin menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses seleksi ini hingga tahap pelantikan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada "pemain lama" atau wajah baru dengan mentalitas lama yang masuk ke dalam struktur PT SPRH.
Laporan: Tim Jurnalis (Legiman)
(Sbr/A.Rifai/Red)
