SAMBAR.ID, Palu, Sulteng – Memasuki pengujung Januari 2026, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dipaksa gigit jari.
Hak dasar berupa gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang seharusnya sudah masuk kantong, hingga kini tak kunjung cair.
Keterlambatan ini menciptakan gelombang keresahan di kalangan abdi negara. Banyak dari mereka mulai mengeluhkan kondisi finansial yang tercekik, terutama untuk menutupi kebutuhan pokok dan cicilan yang sudah jatuh tempo.
“Kami seperti menelan pil pahit. Sudah mau ganti bulan, tapi hak kami belum ada kejelasan sama sekali,” keluh salah satu ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (27/1/2026).
Pejabat Bungkam, Media Dihadang
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng justru berbuah kekecewaan. Kepala BPKAD Sulteng, Dr. Awaludin, SE, M.Si. memilih bungkam dan menghindari kejaran wartawan.
Setelah sempat diminta menunggu di ruang tamu, Dr. Rudi dilaporkan meninggalkan kantor melalui jalur lain secara diam-diam. Sikap ini dinilai sangat kontras dengan kondisi darurat yang sedang dialami ribuan bawahannya.
Alasan Klasik: Urusan Pribadi di Tengah Krisis
Alasan kepergian sang pejabat semakin memicu kontroversi. Petugas Satpol PP yang berjaga di lokasi menyebutkan bahwa pimpinan BPKAD tersebut harus meninggalkan kantor karena urusan internal keluarga.
”Mohon maaf, Bapak keluar buru-buru dikarenakan ada acara keluarga,” ujar salah satu petugas Satpol PP kepada awak media.
Spekulasi Liar Bermunculan
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulteng terkait penyebab pasti macetnya aliran dana tersebut.
Apakah terjadi kendala teknis pada sistem SIPD, pergeseran anggaran, atau masalah likuiditas daerah, semuanya masih menjadi teka-teki. Ketidakterbukaan pihak BPKAD kini memicu spekulasi liar di kalangan pegawai.
Publik kini mempertanyakan prioritas pejabat daerah: apakah urusan keluarga lebih mendesak dibandingkan nasib dapur ribuan pegawai yang telah mengabdi untuk daerah?**/Tim Red.
Sumber : MK.Tipikor.Id
