Sambar.id, Jakarta — Di tengah hiruk pikuk arus silaturahmi Idulfitri yang membanjiri Istana Negara, satu langkah sunyi namun mengguncang nurani hadir tanpa gemerlap. Jum'at 27 Maret 2026
Ketua Persatuan Muda Berkarya Indonesia Emas (PMBIE), Irmawati, S.I.Kom, tampil berbeda. Ia tidak datang untuk sekadar hadir dalam seremoni, melainkan membawa amanah sunyi: potret nyata anak-anak Indonesia yang terpinggirkan dari hak dasarnya.
Di tengah lautan manusia, Irmawati menggenggam foto-foto anak putus sekolah yang hidup di pinggir rel kereta, anak jalanan yang bertahan dalam kerasnya kehidupan kota, hingga anak-anak disabilitas, yatim, dan piatu yang tumbuh dalam bayang-bayang kekerasan, diskriminasi, dan ancaman kriminalitas.
Baca Juga: Ketum PMBIE: Kasus Sinjai Alarm Nasional, Program MBG Siap Dikawal hingga Presiden
Potret itu bukan sekadar gambar. Ia adalah wajah dari mimpi yang tertunda—anak-anak yang ingin bersekolah, bercita-cita, namun terhenti oleh realitas ekonomi yang timpang.
Momentum Idulfitri dimanfaatkan sebagai ruang refleksi untuk mengingatkan negara bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya hadir.
“Ini bukan soal belas kasihan, ini soal hak. Mereka berhak sekolah, hidup layak, dan dilindungi negara,” tegas Irmawati.
Baca Juga: MBG Disorot, Ikan Lele Utuh di Istana!, Pisang Melele di Meja Siswa Bone?
Namun, pesan yang dibawa Irmawati tidak berhenti pada isu pendidikan dan perlindungan anak.
Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—program strategis nasional yang digadang sebagai solusi peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan anak Indonesia.
Program yang menjadi salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia unggul di era pemerintahan Prabowo Subianto itu, menurut Irmawati, justru menghadapi persoalan serius di tingkat daerah.
Sorotan utama diarahkan ke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ia menilai pelaksanaan MBG di daerah tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis atau administratif semata, melainkan telah menjadi “alarm nasional” atas lemahnya tata kelola dan pengawasan program strategis negara.
Baca Juga: Daftar Kepala Daerah Terseret Korupsi Pasca Pelantikan 2025, Dzoel SB: KPK Kapan Gilirannya Sulsel Utamanya Sinjai?
Informasi yang dihimpun dari lapangan menunjukkan implementasi MBG di Sinjai dinilai amburadul, tidak transparan, serta sarat kepentingan.
Program yang seharusnya berorientasi pada pemenuhan gizi anak justru berpotensi menyimpang dari tujuan awalnya.
“Ini bukan persoalan kecil. Ini mencerminkan kegagalan pelaksanaan program strategis nasional. Program unggulan Presiden yang seharusnya menyentuh masyarakat justru terkesan dikendalikan oleh kepentingan politik dan pribadi,” tegasnya.
Irmawati menyoroti dominasi pihak ketiga dalam pengelolaan program, khususnya penguasaan dapur umum oleh kelompok tertentu. Skema tersebut dinilai membuka ruang konflik kepentingan dan berpotensi mengabaikan standar kualitas serta keamanan pangan bagi anak-anak.
Baca Juga: Kadis Pendidikan Sinjai Diduga Praktik Fee hingga 15 Persen?, Pengadaan Komputer Disorot!
“Program ini bukan instrumen politik. Ini soal masa depan anak-anak. Namun fakta di lapangan menunjukkan praktik yang menjauh dari semangat perlindungan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Sorotan setelah muncul dugaan keterlibatan aktor politik dalam rantai pelaksanaan program. Pengelolaan dapur MBG di Sinjai disebut-sebut berkaitan dengan Heriwawan dari Fraksi Partai Demokrat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan pengaruh dalam program yang bersumber dari anggaran negara.
Keterlibatan aktor politik aktif dinilai berisiko menciptakan relasi kuasa yang tidak sehat, mengaburkan akuntabilitas, serta melemahkan fungsi pengawasan. Karena itu, PMBIE mendesak keterbukaan informasi dan audit menyeluruh.
Baca Juga: Kesan Ragu Tangani Kasus Miliaran, PJI Sulsel Minta DPR RI, Komjak, dan Jamwas Panggil serta Periksa Kejari Sinjai
Irmawati menegaskan organisasinya tidak akan tinggal diam. PMBIE siap mengawal persoalan ini hingga ke tingkat nasional, termasuk membuka ruang klarifikasi langsung di hadapan Presiden.
“Jika pola seperti ini terus dibiarkan, MBG berisiko berubah dari program kesejahteraan menjadi ladang kepentingan. Kami siap membawa ini ke tingkat nasional, bahkan menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa implementasinya telah melenceng,” tegasnya.
Sebagai langkah korektif, PMBIE mendorong evaluasi total terhadap skema pelaksanaan MBG, termasuk meninjau ulang keterlibatan pihak ketiga dan membuka opsi pengembalian peran penyediaan makanan kepada orang tua siswa.
“Orang tua lebih memahami kebutuhan gizi anak-anaknya. Ketika program diserahkan kepada pihak yang sarat kepentingan, maka yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan masa depan generasi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kasus Sinjai bukanlah anomali tunggal. Indikasi persoalan serupa disebut mulai muncul di berbagai daerah.
“Ini bukan soal satu wilayah. Ini soal sistem. Jika tidak dievaluasi secara nasional, maka anak-anak Indonesia yang akan menjadi korban,” tambahnya.
Aksi Irmawati di Istana menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakpedulian—bahwa di balik seremoni kekuasaan, masih ada tanggung jawab konstitusional yang belum tuntas.
Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak pendidikan dan perlindungan bagi setiap anak bangsa, namun realitas di lapangan masih jauh dari harapan.
PMBIE menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program strategis nasional agar tetap berpijak pada tujuan awalnya.
“Niat baik Presiden harus dijaga dengan sistem yang bersih dan transparan. Jangan sampai program yang dirancang sebagai solusi justru berubah menjadi masalah baru bagi rakyat,” pungkas Irmawati.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut terkait dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sinjai masih dalam proses konfirmasi. Redaksi akan terus mengupayakan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (Sb)
.jpg)
