Sambar.id, Bulukumba — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Patudangi, turun langsung melakukan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di sejumlah wilayah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Kunjungan lapangan tersebut dilakukan di empat titik, yakni Desa Sipaenre Kecamatan Kindang, Lingkungan Palaya Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang, Desa Paccarammengan Kecamatan Ujung Loe, serta Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang.
Langkah pengawasan yang dilakukan legislator provinsi itu menjadi perhatian masyarakat karena dilakukan secara terbuka dengan melibatkan dialog langsung bersama warga. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, kebutuhan pembangunan fasilitas umum, hingga efektivitas program pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan warga.
Patudangi menegaskan bahwa pengawasan penggunaan APBD tidak boleh hanya bergantung pada laporan administratif di atas meja, melainkan harus melihat langsung kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Kami ingin memastikan program pemerintah benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu kami turun langsung mendengar keluhan dan masukan warga,” ujarnya di sela kegiatan pengawasan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan sangat penting agar penggunaan anggaran daerah berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran anggota DPRD Sulsel di tengah masyarakat tersebut juga dinilai sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah di tingkat kabupaten.
Sejumlah warga berharap hasil pengawasan tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret, terutama terkait perbaikan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Pengawasan langsung ke lapangan yang dilakukan Patudangi dinilai menjadi contoh pendekatan politik yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memperlihatkan pentingnya pengawasan anggaran secara terbuka demi mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berpihak kepada rakyat.(Tim)
.jpg)
