SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Pemerintah Kota Palu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kini tengah memperkuat sistem mitigasi bencana guna merespons dinamika bencana geologis yang terjadi di wilayahnya.
Upaya ini mencakup penguatan mitigasi infrastruktur serta peningkatan literasi dan koordinasi antar lembaga terkait, mengingat Palu merupakan kawasan dengan tingkat risiko bencana yang beragam, dari rendah hingga sedang.
Langkah ini diambil menyusul peningkatan aktivitas pasca gempa susulan yang terjadi sejak Selasa, 16 Juni 2026, yang telah mencapai lebih dari 1.800 laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Meski sebagian besar gempa susulan berada dalam kategori ringan, pemerintah tetap waspada terhadap potensi ketidakpastian dampak yang ditimbulkan.
"Kami terus memperhatikan fenomena gempa bumi sejak Selasa, 17 Juni 2026, di mana berdasarkan data BMKG, terjadi gempa dengan magnitudo 6,7, hingga saat ini" ujar Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Palu, Presly Tampubolon S.E, kepada awak media, Rabu, (01/7/2026) diruang kerjanya.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Forkopimda terkait, diputuskan ada dua langkah urgent dan krusial:
Perbaikan Infrastruktur: Pemerintah segera melakukan perbaikan pada fasilitas kritis, termasuk jembatan, yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
Proses ini melibatkan koordinasi teknis dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palu.
Sosialisasi Publik: Pemerintah Kota Palu aktif melakukan sosialisasi untuk menjaga ketenangan masyarakat, melalui Kominfosantik Palu.
Warga diimbau agar tidak panik dan hanya mengandalkan informasi resmi dari lembaga terkait untuk menghindari paparan disinformasi yang marak beredar di media sosial, seperti Platform Facebook dan Instagram.
Pemerintah Kota Palu menegaskan bahwa status tanggap darurat saat ini tidak diberlakukan, namun kewaspadaan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
"Segala informasi resmi mengenai perkembangan situasi akan disebarluaskan melalui saluran komunikasi pemerintah guna memastikan akurasi data," pungkasnya. **/Ibra.
