SAMBAR.ID, KABAR — Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (22/8/2026), dan langsung memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kedatangan Presiden bukan sekadar kunjungan seremonial. Kepala Negara ingin melihat kondisi nyata di lapangan sekaligus memastikan seluruh unsur pemerintah bergerak dalam satu komando menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata,” tegas Prabowo saat membuka rapat.
Rapat tersebut dihadiri jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, Basarnas, BMKG, serta unsur penanggulangan bencana.
Laporan BNPB menunjukkan situasi yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam pemantauan 24 jam, terdeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, ditambah 3.100 hotspot tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot tingkat kepercayaan rendah. Titik panas tersebut antara lain terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Kayong Utara, Sanggau, Sintang, dan Sambas.
Pemerintah juga menyiapkan kembali Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Setelah operasi sebelumnya berlangsung pada 11–18 Agustus dan dihentikan karena keterbatasan potensi awan, OMC kembali direncanakan pada 23–27 Agustus 2026 berdasarkan prakiraan cuaca BMKG.
Bukan Sekadar Memadamkan Api
Langkah Presiden turun langsung ke wilayah terdampak menjadi sinyal bahwa karhutla tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata. Di balik ribuan titik panas terdapat persoalan lingkungan, tata kelola lahan, kesehatan masyarakat, hingga potensi kerugian ekonomi yang harus ditangani secara serius.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga seberapa tegas negara mencegah kebakaran berulang dan memastikan sumber masalahnya ditangani.
Kehadiran Presiden di Kalimantan Barat sekaligus menjadi ujian koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Instruksi di ruang rapat harus berujung pada tindakan nyata di lapangan.
Api harus dipadamkan. Asap harus dihentikan. Tetapi akar persoalannya juga harus dibongkar. Karhutla bukan sekadar persoalan api—ia adalah ujian kehadiran negara dalam melindungi rakyat dan lingkungan.
(BPMI Setpres | Redaksi)
