ROKAN HILIR — Sabtu (17/10/2026). Kondisi infrastruktur di Kepenghuluan Manggala Jonson, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, menjadi sorotan setelah jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat dilaporkan ambruk total dan tidak dapat dilalui.
Peristiwa tersebut memicu keprihatinan sekaligus kritik keras dari Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Rokan Hilir. Pasalnya, jembatan itu memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat setempat.
Ambruknya jembatan bukan sekadar persoalan bangunan yang runtuh. Jika akses tersebut tidak segera ditangani, masyarakat berpotensi menghadapi hambatan serius dalam mengangkut hasil pertanian, menjangkau sekolah, hingga memperoleh pelayanan kesehatan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: di mana kehadiran pemerintah ketika masyarakat membutuhkan solusi nyata?
Masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menanggung dampak buruk infrastruktur yang rusak, terlebih jika persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait. Apabila benar sebelumnya telah ada janji penanganan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan dan mengapa persoalan tersebut belum terselesaikan.
AWI Rohil: Jangan Tunggu Rakyat Semakin Terpuruk!
Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua AWI Kabupaten Rokan Hilir angkat bicara. Ia mendesak Bupati Rokan Hilir agar tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Kepenghuluan Manggala Jonson.
“Kami meminta Bupati Rokan Hilir turun langsung ke lapangan. Lihat sendiri kondisi masyarakat, jangan hanya mengandalkan laporan di atas meja. Jika jembatan ini benar-benar sudah ambruk total, pemerintah harus segera memastikan keselamatan warga dan mengambil langkah penanganan yang jelas,” tegas Wakil Ketua AWI Rohil.
Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh membiarkan persoalan infrastruktur berlarut-larut tanpa kepastian. Alasan keterbatasan anggaran, proses perencanaan, maupun persoalan administrasi perlu disertai penjelasan dan langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan rangkaian alasan yang terus berulang. Warga membutuhkan kepastian, tindakan nyata, dan jadwal penyelesaian yang transparan.
“Jangan sampai masyarakat di pelosok merasa hanya diingat ketika kepentingan politik membutuhkan dukungan. Manggala Jonson adalah bagian dari Kabupaten Rokan Hilir. Warganya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan akses infrastruktur yang layak. Mereka membutuhkan solusi, bukan sekadar janji,” lanjutnya.
Janji Sebelum Berkuasa Jangan Berakhir Menjadi Slogan!
AWI Rohil juga melontarkan kritik terhadap para pemimpin daerah dan anggota DPR yang memiliki kewenangan dalam penganggaran, pengawasan, maupun pengambilan kebijakan terkait infrastruktur.
Menurut AWI, janji kepada masyarakat harus dibuktikan melalui kinerja yang terukur. Kepercayaan publik tidak dapat dijaga hanya melalui pernyataan, slogan, atau janji politik, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Jangan lantang menyampaikan janji ketika membutuhkan dukungan rakyat, tetapi diam ketika rakyat menagih realisasinya.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab besar. Ketika infrastruktur yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat mengalami kerusakan parah, para pemangku kepentingan harus menunjukkan kepedulian melalui langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing.
AWI Rohil menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang kritik kepada pemerintah, melainkan tentang hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dan kepastian penanganan atas masalah yang mereka hadapi.
Desak PUPR Lakukan Pemeriksaan Teknis, Keselamatan Warga Harus Diutamakan
AWI Rohil mendesak instansi pekerjaan umum yang berwenang, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi sesuai status dan kewenangan atas jembatan tersebut, agar segera melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab keruntuhan, kondisi konstruksi, serta langkah perbaikan atau pembangunan kembali yang diperlukan. Pemerintah juga diminta memastikan tersedianya akses alternatif yang aman bagi masyarakat selama jembatan belum dapat digunakan.
Selain itu, AWI meminta instansi pengawasan internal yang berwenang menelusuri riwayat pemeliharaan dan pengawasan jembatan apabila ditemukan indikasi persoalan. Setiap dugaan kelalaian harus diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku, bukan sekadar berdasarkan asumsi.
AWI juga meminta pemerintah menyampaikan informasi terbuka mengenai rencana penanganan, sumber pendanaan, pembagian kewenangan, serta perkiraan waktu pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan.
Bagi masyarakat, kepastian mengenai langkah darurat jauh lebih mendesak daripada perdebatan administratif yang tidak disertai perkembangan nyata di lapangan.
Catatan Ketua Bidang OKK AWI Rohil: Pemimpin Jangan Pura-Pura Tuli dan Buta!
 |
| Wakil Ketua AWI Rohil Desak Bupati dan DPR Bertindak Nyata: Rakyat Butuh Bukti Kerja, Bukan Sekadar Janji Manis! |
Dalam catatan redaksi yang disampaikan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) AWI Rohil, kritik keras turut diarahkan kepada para pemimpin dan anggota DPR agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dialami masyarakat Manggala Jonson.
“Wahai para pemimpin dan anggota DPR, jangan diam seolah-olah tidak mendengar dan tidak melihat persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Turun, lihat kondisi rakyat, dengarkan keluhannya, dan buktikan tanggung jawab kalian melalui tindakan nyata,” demikian pesan dalam catatan Ketua Bidang OKK AWI Rohil.
Ia juga mengingatkan bahwa janji yang disampaikan sebelum seseorang menduduki jabatan publik harus menjadi komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan biarkan janji manis sebelum berkuasa hanya menjadi kenangan setelah jabatan berada di tangan. Rakyat tidak membutuhkan kata-kata yang terdengar indah, tetapi membutuhkan bukti kerja yang nyata. Jika sudah berjanji kepada masyarakat, tunjukkan apa yang telah dilakukan dan jelaskan apa yang belum direalisasikan,” tegasnya dalam catatan tersebut.
AWI Rohil menekankan bahwa kritik ini merupakan bentuk dorongan agar pemerintah dan wakil rakyat tidak kehilangan kepekaan terhadap persoalan masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja pejabat publik harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan fakta.
Menunggu Jawaban Resmi Pemerintah
Hingga naskah ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai jadwal penanganan atau pembangunan kembali jembatan dari Bupati Rokan Hilir maupun instansi PUPR yang berwenang. Konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi jembatan, riwayat penanganan, serta rencana tindak lanjut pemerintah.
AWI Rohil mendesak agar persoalan ini segera mendapat perhatian serius dan tidak berhenti sebagai pemberitaan tanpa penyelesaian. Pemerintah diharapkan memberikan respons terbuka, menetapkan langkah prioritas, dan memastikan keselamatan serta kebutuhan mobilitas masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Rakyat tidak meminta kemewahan. Rakyat hanya menuntut haknya: akses yang aman, pelayanan yang layak, dan pemimpin yang membuktikan janji melalui kerja nyata.
Jangan tunggu persoalan semakin parah untuk menunjukkan kepedulian. Ketika jembatan dilaporkan ambruk dan masyarakat menghadapi kesulitan, saat itulah tanggung jawab pemerintah benar-benar diuji.
Laporan: Tim Jurnalis (Legiman)
Sumber: Tim Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Rokan Hilir.
Editor: Ar
