Sorot PJ Gubernur, PMII Mamuju : Stop Kekerasan Seksual di Sulbar

Doc. Massa Aksi Demonstrasi PMII Cabang Mamuju

Sambar.id, Mamuju, Sulbar - Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju kembali turun kejalan untuk mengingatkan kembali para pemangku kebijakan tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Jumat (07/10/2022).

Hal tersebut diunkapkan ketua PMII Cabang Mamuju, Syamsuddin melalui aksi unjuk rasa dalam menyorot kinerja selaku Pelaksan Jabatan (PJ) Gubernur Sulbar, Bapak Akmal Malik.

"Banyak hal yang perlu kami diskusikan dengan Bapak PJ Gubernur terkait kinerjanya di Provinsi Sulawesi Barat. Kami menganggap bahwa Bapak PJ sibuk membangun Citra keluar dengan baik Tetapi tidak berbanding lurus dengan kenyataan di Lapangan,"ungkapnya 

Baca Juga: Oknum Wartawan & LSM Resahkan Desa & Sekolah?, PJS Kampar : Kembalilah ke Jalan Yang Benar

Sebab menurutnya belum mendapatkan suatu progres oleh data presisi yang sebelumnya digaungkan di awal kepemimpinannya di Sulbar.

"Buktinya kami belum mendapatkan progres terkait data Presisi yang digaungkan di awal kepemimpinannya di Sulawesi Barat," Sambungnya.

Sementara dalam proses berjalannya aksi mereka sangat menyayangkan tindakan bapak PJ Gubernur Sulbar yang meninggalkan massa aksi tanpa sepatah kata apa pun. 

Baca juga : Masyarakat Surabaya Geram, Tersangka Kasus Kenpark Bebas Berkeliaran

Alasannya adalah persoalan ketersinggungan karena PMII terkesan memerintah pak PJ Gubernur untuk duduk Sama rata dengan PMII di halaman Kantor PJ Gubernur Sulbar.

"Kami Dari PMII Mamuju sangat kecewa dengan tindakan Bapak PJ Gubernur yang mudah tersinggung padahal kami datang secara baik-baik untuk menyampaikan apa yang menjadi bahan kajian kami yang outputnya ialah bicara soal perkembangan Sulbar kedepan baik itu di sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kebudayaan," ujar Ketua PMII Mamuju

Baca Berita : Penyebab Kematian Ayu Andira Dipertanyakan, Keluarga Akan Tempuh Jalur Hukum

Olehnya itu Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia mempunyai tuntutan yakni:

•  Turunkan Harga BBM dan Bahan Pokok.
• Stop Proyek IKN, alihkan dananya untuk subsidi BBM.
• Tuntaskan Penyaluran bantuan stimulan korban gempa sulbar.
• Tolak alih fungsi zona perikanan tangkap sulbar.
• Stop kekerasan seksual di sulbar.

Selengkapnya : Propam Polda Sulbar Temui Keluarga Ayu Andira di Makassar

• Transparansi penggunaan dana PEN serta pulihkan ekonomi masyarakat Sulbar pasca Pandemi dan gempa bumi.
• Segera Evaluasi serta Cabut Izin Perusahaan Kelapa Sawit yang berkonflik dengan rakyat dan mencemari lingkungan.
• Evaluasi kinerja Pj Gubernur Sulbar.
• Meminta PJ Gubernur agar segera memperbaiki fasilitas nelayan, pertanian, pendidikan, kesehatan di  SULBAR.

Hingga berita diterbitkan PJ Gubernur Sulbar sementara diusahakan dikonfirmasi.  (Sh/*)