Sambar.id, SUBANG,JABAR - Wakil Ketua DPRD Propinsi Jawa Barat Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, M.M, menggelar hearing dialog dalam Miting penataan data dalam rangka percepatan usulan pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) Kabupaten Subang, Selasa (12/09/2023)
Hearing dialog CDPOB yang bertempat di Fave Hotel tersebut guna mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintah dan kesejahtraan masyarakat khususnya di wilayah Subang utara, Selasa (12/09/2023).
Sebelumnya usulan CDPOB Kabupaten Subang Utara sudah di setujui bersama oleh DPRD Jawa Barat ini adalah aspirasi yang berhasil diwujudkan atas kerjasama semua pihak, mulai dari level desa, forum pemekaran Subang Utara, Pemkab Subang DPRD Kabupaten Subang, Pemprov Jabar serta DPRD Jabar yang bersama - sama memperjuangkan CDPOB," ungkap Hj. Ineu Puradewi.
"Kami dari DPRD Jawa Barat mendesak kepada pemerintah pusat mencabut moratorieum pemekaran daerah dan mendesak dibahasnya CDPOB oleh DPR RI bersama Mendagri," ucap Hj. Ineu.
Sementara itu Ketua Forum Pemekaran Pantura Sudi Hartono,S.H, mengatakan 9 daerah CDPOB kabupaten kota sudah mengusulkan dan kami berharap tentunya ini tetap menjadi komitmen kawan-kawan presiden agar apa teman-teman terus memperjuangkan daerah otonomi baru yang tentunya sudah melalui beberapa tahapan dan harapan teman-teman.
"Tadi disampaikan ingin moratorium dibuka untuk memberi peluang terhadap daerah otonomi baru agar mereka juga bisa mengembangkan daerah otonomi baru yang menjadi harapan Masyarakat khususnya di kabupaten Subang," kata Sudi.
Lebih lanjut Sudi Hartono mengatakan pemerintah provinsi Jawa Barat sudah mengusulkan 9 daerah otonomi baru yang sudah melalui proses baik dari kabupaten kota maupun provinsi yang harapannya tentunya ini menjadi kajian karena kalau melihat data.
"Di Jawa Barat ini kan jumlah penduduk bertambah hampir 50 juta kemudian setiap kabupaten kota juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar kemudian perkembangan potensi ekonomi yang semakin berkembang kemudian juga peluang-peluang untuk pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah ini juga menjadi pertimbangan yang mana teman-teman di daerah ingin segera moratorium bagi CDPOB ini segera dibuka bagi pemerintah provinsi Jawa Barat," pungkasnya (*)
