SAMBAR.ID, Morowali, Sulteng - Diberitakan sebelumnya bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan (Galian C) PT. BATU ALAM PRIMA (BAP) yang berada di dua Desa, yaitu Puungkoilu dan Desa Lahuafu, Bungku, Kabupaten Morowali, Sulteng, masih menjadi polemik, olehnya tokoh pemuda mendesak pemerintah mengkaji kembali.
Dalam hal ini pengambil kebijakan yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, terkait penerbitan perizinan dan dampak negatif yang ditimbulkannya.
"Lagi kami meminta pemerintah tegas meninjau kembali IUP ini, dikarenakan fakta dilapangan yang sangat tak sesuai dengan tata kelola pertambangan di negeri ini," ujar Tokoh Pemuda Morowali, Wazir Muhaemin kepada media ini, Sabtu, (19/7/2025).
Hal yang sangat tampak kasat mata dilokasi contohnya, tidak adanya jarak spasi antara bahu Jalan Trans Sulawesi dan lokasi pertambangan, yang sewaktu-waktu bisa menyebabkan bencana bagi pengguna jalan, baik roda dua dan empat.
"Kami menduga dari tindakan yang ada dilapangan saat ini, ada aroma ketimpangan dalam pengurusan izin dari PT.BAP ini, selain itu ada semacam bekingan dari pihak pihak tertentu untuk memuluskan segala aktifitas dilapangan," ungkapnya.
Banyak hal yang perlu dikaji terkait lokasi IUP PT.BAP tambahnya misalnya Amdalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas). Jika peraturan dituangkan oleh undang-undang disandingkan dengan kondisi ada dilapangan.
Sementara itu dikonfirmasi media ini telepon WhatsAppnya, Senin (21/7/2025) pihak Humas, PT BATU ALAM PRIMA (BAP), Amir mengatakan, untuk lebih jelasnya soal IUP silahkan konfirmasi ke instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perizinan Morowali.
"Silahkan tanyakan saja ke bidang perizinan, bukan wewenang kami untuk menjawab pertanyaan media, nanti keliru dan salah menjawab. Agar lebih jelas ke dinas perizinan Kabupaten Morowali, terimakasih ,singkatnya menutup telepon via WhatsApp. ***
.jpg)