Situasi ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Laskar Merah Putih (LMP) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyelidiki permasalahan ini dan menuntut pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Baca Juga: LMP Sulsel Ancam Kepung Balai Kota Makassar, Desak Evaluasi dan Copot Kadis Pendidikan
Ketua LMP Sulsel, Taufik Hidayat, menilai lambannya kinerja Dinas Pendidikan sebagai penyebab utama kegagalan SPMB, mengatakan ketidakmampuan dinas tersebut dalam mengantisipasi jumlah lulusan SD yang akan melanjutkan ke SMP negeri merupakan kegagalan besar.
Seharusnya, jauh sebelum SPMB, Dinas Pendidikan telah mengusulkan penambahan kuota ke Kemendagri.
Baca Juga: Sinjai Bersatu? Krisis Multisektoral "Butta Panrita Kitta" di Kampung Halaman Kadiv Propam dan Auditor Itwasum Polri
"Mengajukan penambahan kuota setelah masalah muncul menunjukkan ketidakmampuan dan reaksi yang terlambat," tegas Taufik.
LMP mendesak pencopotan Kadis Pendidikan sebagai langkah korektif dan mendesak Walikota untuk lebih cermat dalam menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi dan integritas.
Baca Juga: Aksi Damai Guncang Balaikota Makassar?, LMP Desak Evaluasi Kadis Pendidikan dan Sosial
Taufik juga mempertanyakan kualitas assessment tim transisi Walikota yang menunjuk Kadis Pendidikan tersebut, mencium adanya potensi transaksional atau jual beli jabatan.
"Kami akan mengusut tuntas dugaan ini dan bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk menjaga transparansi pemerintahan dan nama baik Walikota," tegas Taufik.
Kerjasama LMP dengan KPK telah terjalin sejak 2020 dalam upaya pemberantasan korupsi dan nepotisme di birokrasi Sulsel.
LMP berharap RDP DPRD Makassar akan mengungkap seluruh fakta dan menghasilkan solusi yang adil bagi para siswa yang menjadi korban kegagalan SPMB.
Meskipun sejumlah sekolah favorit di kawasan padat penduduk telah penuh (SMP 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33), masih terdapat sekolah-sekolah lain dengan daya tampung yang belum maksimal.
Baca Juga: Fatamorgana di Butta Panrita Kitta? Sinjai Menolak Diam!
Pemkot dan DPRD sepakat untuk mendorong peran sekolah swasta sebagai mitra strategis, sedang mendiskusikan skema pembiayaannya, termasuk kemungkinan subsidi dari pemerintah kota.
"Kita akan diskusikan skema pembiayaannya, termasuk kemungkinan subsidi dari pemerintah kota," jelas Ari, menekankan komitmen untuk memastikan semua anak dapat bersekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mendorong opsi regrouping pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP di kawasan padat dan terpinggirkan.
"Kita harus berpikir progresif dan solutif. SPMB bukan sekadar masalah tahunan, tapi cerminan keadilan akses pendidikan di kota ini," tegas Ari.
Permasalahan ini memerlukan kerjasama antara Pemkot, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap anak di Makassar memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
RDP yang diminta LMP diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan menghasilkan solusi yang adil bagi para siswa yang menjadi korban kegagalan SPMB. (*)
.jpg)