SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Hujan deras yang mengguyur wilayah Sulawesi Tengah pada awal tahun 2026 mengakibatkan banjir, erosi, hingga tanah longsor di sejumlah titik strategis, termasuk ruas jalan Trans Kebun Kopi dan pemukiman warga.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pertimbangan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah, Azwar Anas, menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar faktor alam, melainkan dampak nyata dari kerusakan lingkungan yang masif.
Menurut pria yang akrab disapa Anas Kaktus ini, kondisi Sulawesi Tengah saat ini sudah berada pada level darurat bencana. Ia menengarai adanya praktik penebangan hutan yang tidak terkendali di wilayah hulu, sehingga gunung dan tebing sungai kehilangan penyangga alami.
"Banjir lumpur yang terlihat di sungai-sungai purba Kelurahan Tondo, Kota Palu, menjadi indikasi kuat adanya perusakan struktur tanah akibat alih fungsi lahan dari pertanian menjadi pertambangan, termasuk dugaan tambang ilegal," ujar Anas dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).
Selain faktor degradasi hutan dan tambang, Anas juga menyoroti titik lemah pada tata kelola infrastruktur dan kesadaran sosial, di antaranya:
Kelemahan Teknis: Rendahnya perhatian pemerintah terhadap kajian kemiringan selokan dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (SPAL).
Partisipasi Masyarakat: Masih rendahnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengawasi perusakan hutan di wilayah masing-masing.
Anas mengkritik keras sikap pemerintah daerah yang dianggap gagal menjalankan fungsi mitigasi. Menurutnya, pemerintah selama ini cenderung hanya bertindak setelah bencana terjadi (post-disaster) daripada melakukan pencegahan dini.
Kerugian material dan beban perbaikan infrastruktur disebutnya akan menjadi beban baru bagi APBD yang sebenarnya bisa dihindari.
"Sudah cukup dan hentikan. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemilik kepentingan pertambangan serta perambah hutan," tegasnya.
Ia pun memperingatkan bahwa jika sinergi lintas sektor tidak segera dilakukan, risiko bencana serupa mengancam wilayah lain seperti Parigi Moutong, Toli-Toli, Buol, Poso, hingga Morowali.
Anas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen menangkal segala bentuk aktivitas yang merusak ekosistem demi keselamatan jangka panjang masyarakat Sulawesi Tengah.***
